JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, adiknya Ranu Hari Prasetyo, dan anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra, setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Tengah, Kamis (11/12/2025).
Selain ketiganya, KPK juga menahan Anton Wibowo, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati, dan Mohamad Lukman Sjamsuri, Direktur PT Elkaka Mandiri.
Plh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, menjelaskan, seluruh tersangka ditahan selama 20 hari pertama, sejak 10–29 Desember 2025.Baca Juga:
"Tersangka RHS dan MLS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara AW, RNP, dan ANW ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK," kata Mungki dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Kasus ini bermula pada Juni 2025. Ardito diduga mematok fee 15–20 persen dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah.
Ia meminta Riki Hendra Saputra mengatur pemenang pengadaan barang dan jasa di SKPD melalui mekanisme penunjukan langsung di E-Katalog.
Perusahaan yang dimenangkan diduga milik keluarga Bupati atau tim pemenangan Ardito saat Pilkada 2025–2030.
"Ardito meminta RHS berkoordinasi dengan ANW dan ISW (Sekretaris Bapenda) untuk mengatur pemenang PBJ," kata Mungki.
Selama periode Februari–November 2025, Ardito diduga menerima Rp5,25 miliar melalui RHS dan RNP.
Selain itu, Ardito juga menerima Rp500 juta dari Mohamad Lukman untuk memenangkan paket pengadaan alat kesehatan Dinkes Lampung Tengah.
Total aliran uang diperkirakan mencapai Rp5,75 miliar.
Ardito Wijaya, Anton Wibowo, Riki Hendra Saputra, Ranu Hari Prasetyo: Pasal 12 huruf a/b, Pasal 11, atau Pasal 12B UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Mohamad Lukman Sjamsuri: Pasal 5 ayat (1) huruf a/b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999.
Sebelumnya, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lampung Tengah pada Rabu (10/12/2025).
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan Bupati Ardito terkait dugaan suap proyek.*
(km/ad)
JAKARTA Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Kaban, menilai bahwa terlalu besar cost atau biaya yang harus ditanggung jika
NASIONAL
MEDAN Saman Kanu, mantan Sekretaris PAC PDIP Medan Polonia, menyoroti ketidakpastian yang mengelilingi kepengurusan DPC PDIP Medan, khus
POLITIK
JAKARTA Menyambut libur Idulfitri 2026, Polda Bali memastikan kesiapan penuh dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 Seluruh aspek operasio
NASIONAL
JAKARTA Tekanan global untuk mempercepat transisi energi semakin besar, seiring dengan meningkatnya emisi karbon dari sektor energi Indone
EKONOMI
BINJAI Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh pengacara Tiopan Tarigan, SH, terkait dugaan kel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah sukacita perayaan Idulfitri 1447 H yang dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, ribuan pejuang energi di PT Pertam
EKONOMI
JAKARTA Dalam era geopolitik modern, persaingan global semakin didorong oleh faktorfaktor nonkonvensional. Tidak hanya kekuatan milite
EKONOMI
JAKARTA Polemik terkait pengalihan status penahanan terhadap Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gagasan penguatan ekonomi berbasis koperasi kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya program Koperasi Merah Putih oleh pe
EKONOMI
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di s
PEMERINTAHAN
