Benarkah Luhut Pemilik PT TPL? Prabowo Perintahkan Audit Total Terkait Banjir dan Longsor di Sumatera

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan kehutanan dan industri pulp yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.

Perusahaan tersebut dituding berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang memicu banjir dan longsor parah di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

Perintah tersebut disampaikan Presiden kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Baca Juga:

• Anies Baswedan Desak Status Bencana Nasional, Presiden Prabowo Jawab Begini

Instruksi itu muncul setelah Prabowo meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Sumatera Utara pada Sabtu, 13 Desember 2025.

"Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL," kata Raja Juli Antoni kepada wartawan di Istana Kepresidenan.

Menteri Kehutanan menyebutkan proses audit akan melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dimiliki perusahaan tersebut.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki ditugaskan secara khusus untuk memonitor dan mengawal jalannya audit.

"Insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama, hasil audit akan kami sampaikan kepada publik. Dari situ akan ditentukan apakah izin PBPH mereka dicabut atau dilakukan rasionalisasi," ujar Raja Juli.

PT Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan pulp terbesar yang beroperasi di Sumatera Utara.

Perusahaan ini sebelumnya dikenal dengan nama PT Inti Indorayon Utama dan memiliki sejarah panjang konflik dengan masyarakat adat sejak dekade 1980-an, terutama terkait isu lahan, kerusakan lingkungan, dan hilangnya sumber penghidupan warga di kawasan Danau Toba.

Kepemilikan TPL juga kerap menjadi sorotan. Perusahaan tersebut sebelumnya diketahui berada di bawah kendali kelompok usaha Sukanto Tanoto (RGE Group), meski belakangan disebut telah beralih ke Allied Hill Limited.

Hingga kini, pemerintah belum secara terbuka mengungkap struktur kepemilikan akhir perusahaan tersebut.

Nama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan sempat dikaitkan dengan kepemilikan saham TPL. Namun, tudingan itu dibantah tegas.

Melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, Luhut menyatakan tidak memiliki keterkaitan apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, dengan PT Toba Pulp Lestari.

Sebelumnya, pemerintah telah menghentikan sementara operasional PT TPL sejak Kamis, 11 Desember 2025.

Langkah ini diambil menyusul dugaan keterkaitan aktivitas perusahaan dengan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat total rumah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 139.485 unit.

Pemerintah kini menyiapkan puluhan lokasi untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Audit terhadap PT Toba Pulp Lestari menjadi salah satu langkah kunci pemerintah untuk memastikan penanganan bencana tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga menyentuh akar persoalan kerusakan lingkungan.*

(tm/ad)

Anies Baswedan Desak Status Bencana Nasional, Presiden Prabowo Jawab Begini

Bentuk Kepedulian Terhadap Korban Bencana Alam, Bupati Batu Bara Lepas Keberangkatan 12 Truk Bantuan

Kabupaten Batu Bara Pecahkan Rekor Muri Dunia Penyajian Kepah Serai Terbanyak

Menambah Keberkahan di usia ke-19 Tahun, Pemkab Batu Bara Gelar Dzikir dan Doa Bersama Lintas Agama

Bupati Karo Lepas Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir dan Longsor Sumut, Dana Donasi Capai Rp161 Juta

Kisruh PDIP Medan Meledak! Robi Barus: Rapidin dan Hasyim Berani Mengangkangi SK Ibu Mega