Dana PLTS Rp21 Miliar untuk Dinkes, Tapi Puskesmas Masih Gelap? Kejari Nisel Buka Suara

Namun, ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan dan keterbukaan informasi.

"Ketika dana miliaran rupiah digelontorkan, publik berhak tahu apakah perencanaannya tepat, siapa pelaksananya, di mana unit PLTS dipasang, dan bagaimana pengelolaannya," kata Abdul Haris.

Ia menilai proyek infrastruktur energi kerap bermasalah bukan pada konsepnya, melainkan pada pelaksanaan dan pengawasan.

Tanpa akuntabilitas, proyek berisiko hanya menjadi pekerjaan fisik tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.

Dengan meningkatnya atensi publik dan keterlibatan aparat penegak hukum, masyarakat kini menanti langkah konkret pemerintah daerah untuk membuka data teknis proyek PLTS tersebut.

Informasi mengenai lokasi pemasangan, status operasional, serta kontribusinya terhadap pelayanan kesehatan dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan publik.*

(ad)

Menkeu Purbaya Akui “Keteteran” Hadapi K/L: Minta Duit Terus Mereka

Operasi Sidak Pasar Pemkab Simalungun, Upaya Kendalikan Inflasi Jelang Nataru

Pemkab Simalungun Gelar Restocking Ikan di Danau Toba untuk Bantu Nelayan Tradisional

Rapat Koordinasi Polri di Bali: Fokus pada Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Anggaran

LMN, Kontraktor Tersangka Korupsi Gedung Expo Sampit, Ditangkap Setelah Satu Tahun Buron

PNBP dan Layanan Digital Jadi Penopang Kinerja Kemenkum 2025