Hasto Sentil Jokowi: Jangan Sekadar Blusukan, Rakyat Butuh Pertanggungjawaban
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi aktivitas Presiden ke7 RI, Joko Widodo, yang belakanga
POLITIK
JAMBI — Kasus penembakan terhadap Aryadi oleh dua anggota Polsek Tebo Ulu, Polres Tebo, hingga tewas masih menyisakan pertanyaan besar.
Keluarga korban, melalui kuasa hukumnya Ramos Hutabarat, terus menuntut keadilan dan transparansi atas kematian Aryadi.
Ramos menegaskan, sejak kasus ini bergulir, proses ekshumasi korban belum dilakukan, sementara dua polisi yang menembak Aryadi belum diperiksa maupun diberikan sanksi.Baca Juga:
Menurut Ramos, Polda Jambi terkesan melindungi anggotanya dengan menyebut tindakan tersebut sesuai Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan belum ditemukan pelanggaran disiplin.
Padahal, fakta gelar perkara di Polda Jambi menunjukkan Aryadi ditembak pada kaki kiri dan kanan, disertai bekas luka penganiayaan, pendarahan di kepala, lebam biru di mata, luka robek di kaki, dan bekas tusukan di leher.
"Kedua anggota polisi melakukan penangkapan dan penembakan tanpa proses penyelidikan yang benar, tanpa diketahui atasan, dan tanpa saksi," kata Ramos, Jumat (19/12/2025).
Ia menambahkan, dua orang lainnya yang melarikan diri saat penangkapan juga belum ditemukan.
Ramos menyebut, tindakan polisi tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menghilangkan nyawa dan barang bukti, atau extra judicial killing.
Ia meminta Propam Polda Jambi segera memeriksa dua anggota Polsek Tebo Ulu dan melakukan investigasi profesional.
Di sisi lain, Polda Jambi menegaskan penembakan terhadap Aryadi dilakukan secara tegas dan terukur.
Berdasarkan gelar perkara pada 3 Oktober 2025, polisi terpaksa menembak Aryadi karena melakukan perlawanan dan melukai anggota polisi saat penangkapan.
Dari tangan Aryadi, ditemukan barang bukti sabu-sabu seberat 98,62 gram.
Hingga berita ini diturunkan, PLT Kabid Propam Polda Jambi, AKBP Penri Erison, belum merespons permintaan konfirmasi terkait pemeriksaan kedua polisi.
Keluarga korban menegaskan akan terus menuntut proses hukum yang transparan dan profesional, termasuk kemungkinan menempuh jalur hukum lebih lanjut bila investigasi tidak berjalan sesuai prosedur.*
(k/dh)
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi aktivitas Presiden ke7 RI, Joko Widodo, yang belakanga
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera melakukan penahanan terhadap dua tersangka baru dalam kasus dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini menghadapi tantangan seri
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa nilainilai Pancasila harus menjadi pedoman nyata dalam setiap pelayan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan strategi transformasi nasional yang berpijak pada nilai
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dikelola untuk sebesarbesarnya kemakmuran
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh jajaran pemerintahan menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 sebagai momentum
EKONOMI
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya mengkhawatirkan menguatnya gejala militerisme dalam
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa prinsip ekonomi Indonesia berlandaskan pada ekonomi Pancasila yang berorientasi pada
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila merupakan pegangan utama bangsa Indonesia di tengah dinamika global yang se
NASIONAL