Bupati Labusel Terima Kunjungan Dirut Bank Sumut, Bahas Penguatan Sinergi dan Dukungan UMKM
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Bank Sumut Heru M
PEMERINTAHAN
YOGYAKARTA – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD, menyoroti jumlah penangkapan dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang mencapai 1.037 orang.
Menurutnya, jumlah ini terlalu besar dan perlu dilakukan pendataan ulang oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
"Komisi Reformasi tidak menyelesaikan kasus, termasuk peristiwa akhir Agustus. Itu tidak boleh diputuskan atau diintervensi secara hukum oleh Komisi Reformasi," ujar Mahfud MD seusai menghadiri acara dengar pendapat di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Senin (22/12/2025).Baca Juga:
Mahfud menegaskan bahwa peran KPRP hanya memberikan saran kepada Kapolri.
Dalam hal ini, KPRP meminta agar orang-orang yang ditangkap disisir kembali, sehingga mereka yang tidak bersalah dapat segera dibebaskan atau ditangguhkan penahanannya.
"Supaya disisir banyak orang yang tidak bersalah. Yang hanya ikuti-ikutan, lalu mem-forward sebuah hal, ditangkap juga dianggap provokator. Itu supaya dibebaskan, ada yang ditangguhkan, ada yang dipercepat," jelasnya.
Menurut Mahfud, percepatan berarti orang-orang yang sudah memenuhi syarat dapat segera diajukan ke pengadilan.
Meski begitu, Mahfud menekankan bahwa KPRP tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kasus hukum.
"Kalau kasus itu, jika ada dugaan pelanggaran dari polisi, laporannya bisa ke Irwasum, Propam, Irwasda, dan sebagainya," ujarnya.
Mahfud menambahkan, Komisi Percepatan Reformasi Polri saat ini masih menghimpun masukan dari berbagai pihak sebagai bagian dari proses reformasi.
Semua pro-kontra dicatat terlebih dahulu sebelum diputuskan langkah-langkah kebijakan.
"Kita masih dalam tahap serap aspirasi, jadi tantangan untuk reformasi masih terus dicatat," pungkas Mahfud MD.*
(km/ad)
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Bank Sumut Heru M
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan audiensi dengan Gub
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panitia Pemilihan Kecamatan dan
PEMERINTAHAN
JAMBI Komunitas Orang Rimba dan masyarakat desa di Kabupaten Batang Hari, Jambi, meminta pemerintah serta para penggiat lingkungan membe
NASIONAL
JAKARTA Harapan ratusan warga terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, untuk segera memiliki hunian tetap (huntap
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembantaran atau penangguhan penahanan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Seorang mantan anggota Polri berinisial BAR (35) ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan dalam pengungkapan kasus peredara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) nonaktif, Muhammad Abdimaludin, menyampaikan k
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi sejumlah proyek di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro, meminta pemerintah memperluas jangkauan program beasiswa agar lebih
PENDIDIKAN