MEDAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Sumatera Utara, terus melakukan pendalaman terkait kasus korupsi kredit fiktif yang melibatkan sejumlah pihak di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kutalimbaru, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6,28 miliar. Meski sudah menetapkan tujuh tersangka, pihak Kejari Medan menyatakan adanya potensi penambahan tersangka baru dalam kasus ini.
Kasi Pidsus Kejari Medan, Mochamad Ali Rizza, mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. “Kemungkinan bisa nambah (tersangka baru),” ujar Rizza di Medan pada Senin (18/11).
Tim penyidik Pidsus Kejari Medan telah menahan sejumlah tersangka, dimulai dengan lima tersangka yang ditahan pada Selasa (5/11). Mereka adalah Joshua Adrian Sitompul alias JAS, mantan Customer Service BRI Kutalimbaru, David Sloan alias DS, mantan mantri BRI Kutalimbaru, serta tiga narahubung nasabah BRI Kutalimbaru yaitu Habib Mahendra alias HM, Rahmad Singarimbun alias RS, dan Rahmayanti alias Titin.
Baca Juga:
Kemudian pada Selasa (12/11), dua tersangka lainnya juga telah ditahan, yaitu Erwin Handoko alias EH yang merupakan mantan Kepala Unit BRI Kutalimbaru pada periode April 2023-Mei 2024, dan Moehammad Juned alias MJ, mantan Kepala Unit BRI Kutalimbaru pada periode April 2021-April 2023.
Namun, dua tersangka lainnya, yakni David Sloan alias DS dan Habib Mahendra alias HM, belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan. “Kedua tersangka ini belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan, dan perkaranya akan dilimpahkan secara in absentia,” kata Rizza.
Baca Juga:
Kasus korupsi ini berawal dari dugaan pemberian kredit fiktif yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di BRI Unit Kutalimbaru Cabang Medan Iskandar Muda pada tahun 2021 hingga Mei 2024. Modus operandi yang digunakan adalah memanipulasi data dan identitas nasabah, yang seolah-olah mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR), padahal kredit tersebut tidak pernah diajukan oleh nasabah yang bersangkutan.
Akibat perbuatan para tersangka, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp6.280.628.075 atau sekitar Rp6,28 miliar. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Rizza menegaskan bahwa Kejari Medan akan terus mengembangkan kasus ini dan tidak akan ragu untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat, guna memastikan keadilan dan pemulihan kerugian negara. “Kami akan terus mendalami keterlibatan pihak lain dan memastikan semua yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutupnya.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
YOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
Politik
PYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
Internasional
IRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
Ekonomi
MEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
Nasional
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
Nasional
JAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional
