Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengaku bingung dengan surat dakwaan jaksa terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).
Nadiem Makarim mempertanyakan dasar perhitungan dakwaan senilai Rp 809 miliar yang didasarkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2022.
"Dakwaan ini sangat membingungkan bagi saya. Di satu bagian dakwaan disebut saya menerima aliran dana, tapi di bagian lain disebut bukti memperkaya diri adalah peningkatan surat berharga. Apakah tuduhannya saya menerima uang atau surat berharga? Bingung saya," ujar Nadiem saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (5/1).Baca Juga:
Nadiem menegaskan, peningkatan nilai surat berharga pada LHKPN 2022 murni akibat kenaikan harga saham GoTo saat IPO, bukan karena aliran dana dari pengadaan Chromebook atau CDM.
"Kekayaan saya hanya ada satu sumber utama, yaitu saham PT AKAB. Nilai tercatat Rp 4,8 triliun karena harga saham GoTo naik ke kisaran Rp 250–300 per saham," jelasnya.
Dia juga menekankan penurunan nilai kekayaan di tahun 2023 dan 2024 akibat fluktuasi harga saham, bukan karena korupsi.
"Di 2023 nilai kekayaan turun ke Rp 906 miliar, dan di 2024 turun lagi ke Rp 600 miliar," tambah Nadiem.
Jaksa mendakwa Nadiem merugikan negara sebesar Rp 2,1 triliun, terdiri dari kemahalan harga Chromebook Rp 1,567 triliun dan pengadaan CDM yang dianggap tidak perlu sebesar Rp 621 miliar.
Nadiem dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Nadiem menilai dakwaan jaksa tidak cermat, karena tidak menjelaskan hubungan antara transaksi Rp 809 miliar dengan laporan kekayaannya.
"Siapa pun dengan kalkulator bisa menghitung kekayaan saya karena bertumpu pada satu angka saja: harga saham GoTo yang terbuka untuk publik," kata Nadiem.
Sidang ini menjadi sorotan publik, karena menyangkut integritas program digitalisasi pendidikan nasional sekaligus ketepatan penilaian harta pejabat publik.*
(d/ad)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL