Jelang May Day 2026, Pemprov Sumut Siapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk 20 Ribu Pekerja Rentan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) akan menyerahkan program perlindungan sosial
NASIONAL
JAKARTA — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta aparat penegak hukum memeriksa sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dalam pengusutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Permintaan tersebut disampaikan Ahok saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi tata kelola minyak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 27 Januari 2026.
Ahok dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang salah satu terdakwanya adalah pengusaha minyak Riza Chalid.Baca Juga:
Pernyataan Ahok muncul ketika jaksa penuntut umum menyinggung berita acara pemeriksaan (BAP) terkait pencopotan dua direksi anak usaha Pertamina.
Dua direksi tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Djoko Priyono dan mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mas'ud Khamid.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok menyatakan tidak memahami alasan pencopotan kedua pejabat tersebut, terutama karena dilakukan pada periode Erick Thohir menjabat Menteri BUMN.
Menurut Ahok, Djoko dan Mas'ud merupakan pimpinan yang berintegritas dan memiliki komitmen kuat memperbaiki kinerja sektor migas.
"Bagi saya, dua orang ini adalah direktur utama terbaik yang pernah dimiliki Pertamina. Mereka mau memperbaiki kilang dan Patra Niaga, dan semua arahan saya dijalankan," kata Ahok di persidangan.
Ahok bahkan mengaku terpukul saat mengetahui pencopotan tersebut.
Ia menyebut Djoko Priyono sebagai sosok yang memahami persoalan kilang secara mendalam dan berperan penting dalam menjelaskan berbagai kelemahan sistem produksi kepada dirinya.
"Waktu dia dicopot, saya sampai mau menangis. Menurut saya, ini bukan meritokrasi," ujar Ahok.
Dalam kesaksiannya, Ahok menyatakan keinginannya melaporkan polemik pencopotan direksi itu kepada Kejaksaan.
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) akan menyerahkan program perlindungan sosial
NASIONAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026, Polres Tanjung Jabung Timur menyiapkan pen
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan Bupati Pati nonaktif Sudewo dalam kasus dugaan korupsi proyek p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI Tahun 2026 yang digelar di Universitas Pertah
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar jumlah k
POLITIK
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat terhadap rupiah pada perdagangan pagi ini. Mata uang Paman Sam tersebut ber
EKONOMI
JAKARTA PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank Rakyat Indonesia mencatat kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan membukukan l
EKONOMI
MEDAN Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menahan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Nias, S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan ket
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis pagi (30/4/2026). IHSG tercatat berada di level 7.072 p
EKONOMI