Kapolda Aceh Pantau Kesiapan Pos Pelayanan Mudik, Minta Pemudik Hati-hati Demi Keselamatan
MEUREUDU Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., melakukan peninjauan langsung terhadap Pos Pelayanan (Posyan) Operasi Ke
NASIONAL
JAKARTA — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta aparat penegak hukum memeriksa sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dalam pengusutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Permintaan tersebut disampaikan Ahok saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi tata kelola minyak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 27 Januari 2026.
Ahok dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang salah satu terdakwanya adalah pengusaha minyak Riza Chalid.Baca Juga:
Pernyataan Ahok muncul ketika jaksa penuntut umum menyinggung berita acara pemeriksaan (BAP) terkait pencopotan dua direksi anak usaha Pertamina.
Dua direksi tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Djoko Priyono dan mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mas'ud Khamid.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok menyatakan tidak memahami alasan pencopotan kedua pejabat tersebut, terutama karena dilakukan pada periode Erick Thohir menjabat Menteri BUMN.
Menurut Ahok, Djoko dan Mas'ud merupakan pimpinan yang berintegritas dan memiliki komitmen kuat memperbaiki kinerja sektor migas.
"Bagi saya, dua orang ini adalah direktur utama terbaik yang pernah dimiliki Pertamina. Mereka mau memperbaiki kilang dan Patra Niaga, dan semua arahan saya dijalankan," kata Ahok di persidangan.
Ahok bahkan mengaku terpukul saat mengetahui pencopotan tersebut.
Ia menyebut Djoko Priyono sebagai sosok yang memahami persoalan kilang secara mendalam dan berperan penting dalam menjelaskan berbagai kelemahan sistem produksi kepada dirinya.
"Waktu dia dicopot, saya sampai mau menangis. Menurut saya, ini bukan meritokrasi," ujar Ahok.
Dalam kesaksiannya, Ahok menyatakan keinginannya melaporkan polemik pencopotan direksi itu kepada Kejaksaan.
Ia juga mendorong jaksa untuk memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan tersebut.
"Periksa sekalian Kementerian BUMN. Periksa Presiden bila perlu. Kenapa orang-orang terbaik justru dicopot?" kata Ahok.
Ucapan tersebut sempat disambut tepuk tangan pengunjung sidang.
Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma kemudian mengingatkan agar persidangan tetap berjalan tertib dan pengunjung menghormati proses hukum.*
(dw/dh)
MEUREUDU Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., melakukan peninjauan langsung terhadap Pos Pelayanan (Posyan) Operasi Ke
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menggelar acara buka puasa bersama yang penuh makna di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, pada Sabt
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak negara untuk menanggung biaya pengobatan penuh bagi Wakil Koordinator Komisi un
POLITIK
MEDAN Lebaran 2026 semakin dekat, dan banyak orang mulai mempersiapkan diri untuk mudik, berkumpul bersama keluarga, serta mencari momen be
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus, menjadi korban penyiraman air keras yan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK), melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait masalah komunik
POLITIK
JAKARTA Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 bisa menjadi solusi untuk mendapa
EKONOMI
JAKARTA Mabes TNI kembali mengangkat jabatan Kepala Staf Teritorial (Kaster) yang sempat dihapus pada masa pemerintahan Presiden Abdurra
NASIONAL
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan pasangan suami istri (pasutri) yang mengamuk di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantauprapat
NASIONAL
TEL AVIV Israel kini menghadapi ancaman serius dari serangan rudal Iran yang terus berdatangan. Negara Zionis itu mengeluh kepada Amerik
INTERNASIONAL