Kasus Korupsi Chromebook Kemendikbudristek, JPU Sebut Kejahatan Kerah Putih
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta aparat penegak hukum memeriksa sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dalam pengusutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Permintaan tersebut disampaikan Ahok saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi tata kelola minyak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 27 Januari 2026.
Ahok dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang salah satu terdakwanya adalah pengusaha minyak Riza Chalid.Baca Juga:
Pernyataan Ahok muncul ketika jaksa penuntut umum menyinggung berita acara pemeriksaan (BAP) terkait pencopotan dua direksi anak usaha Pertamina.
Dua direksi tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Djoko Priyono dan mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mas'ud Khamid.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok menyatakan tidak memahami alasan pencopotan kedua pejabat tersebut, terutama karena dilakukan pada periode Erick Thohir menjabat Menteri BUMN.
Menurut Ahok, Djoko dan Mas'ud merupakan pimpinan yang berintegritas dan memiliki komitmen kuat memperbaiki kinerja sektor migas.
"Bagi saya, dua orang ini adalah direktur utama terbaik yang pernah dimiliki Pertamina. Mereka mau memperbaiki kilang dan Patra Niaga, dan semua arahan saya dijalankan," kata Ahok di persidangan.
Ahok bahkan mengaku terpukul saat mengetahui pencopotan tersebut.
Ia menyebut Djoko Priyono sebagai sosok yang memahami persoalan kilang secara mendalam dan berperan penting dalam menjelaskan berbagai kelemahan sistem produksi kepada dirinya.
"Waktu dia dicopot, saya sampai mau menangis. Menurut saya, ini bukan meritokrasi," ujar Ahok.
Dalam kesaksiannya, Ahok menyatakan keinginannya melaporkan polemik pencopotan direksi itu kepada Kejaksaan.
Ia juga mendorong jaksa untuk memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan tersebut.
"Periksa sekalian Kementerian BUMN. Periksa Presiden bila perlu. Kenapa orang-orang terbaik justru dicopot?" kata Ahok.
Ucapan tersebut sempat disambut tepuk tangan pengunjung sidang.
Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma kemudian mengingatkan agar persidangan tetap berjalan tertib dan pengunjung menghormati proses hukum.*
(dw/dh)
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA TIMUR Koperasi Kelurahan Merah Putih Cipinang Muara sukses menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 di Aula K
EKONOMI
OlehKhairul FahmiBELAKANGAN ini, ruang publik kita riuh dengan perdebatan mengenai partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BOP). Senti
OPINI
JAKARTA Indonesia dan Malaysia resmi menyepakati pembentukan satuan tugas (task force) percepatan penempatan pekerja migran Indonesia (PM
EKONOMI