Rocky Pasaribu: Pencabutan Izin TPL Momentum Perlindungan Hak Masyarakat Adat
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
MEDAN – Polda Sumatera Utara (Sumut) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp 30 miliar di Bank Mandiri cabang Medan.
Dugaan kerugian negara ini terungkap setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan perhitungan resmi.
Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP Siti Rohani Tampubolon, mengatakan pihaknya kini menunggu salinan hasil perhitungan kerugian negara sebelum melangkah ke tahap gelar perkara dan penetapan tersangka.Baca Juga:
"Setelah keluar LHP, selanjutnya akan dilaksanakan langkah-langkah upaya paksa penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti, dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara," ujarnya, Selasa (27/1/2026).
Hingga saat ini, belum diketahui apakah tersangka akan berasal dari internal bank Mandiri atau pihak swasta terkait.
Polda Sumut juga memastikan penyitaan aset akan dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara.
Kasus bermula dari PT Bintang Persada Satelit, yang diputus pailit Pengadilan Niaga Medan pada 1 Februari 2024 karena tidak mampu melunasi utangnya sebesar Rp 82,39 miliar kepada Bank Mandiri dengan jaminan pabrik.
Setelah putusan pailit, harta jaminan perusahaan dilelang oleh bank Mandiri senilai Rp 10 miliar pada 12 Februari 2024.
Kasus ini menjadi sorotan karena dugaan kredit fiktif terjadi di salah satu bank milik negara, memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan internal dan prosedur pemberian kredit.
Langkah Polda Sumut untuk menetapkan tersangka dan menyita aset menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan kerugian negara.*
(tm/dh)
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL
