Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
NIAS SELATAN – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Selatan mengalami perubahan signifikan dalam pagu anggaran tahun 2025.
Dari semula tercatat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kenaikan terbesar, kini justru mengalami pemangkasan anggaran hingga Rp 6,68 miliar.
Perubahan itu tertuang dalam Surat Bupati Nias Selatan Nomor 900.1.1.2/6915/BPKPD/6/2025, yang diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Bupati Nomor 900.1.1.2/5715/1374/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2025.Baca Juga:
Sebelumnya, BPKPD sempat menjadi salah satu OPD dengan kenaikan anggaran terbesar dalam Pagu Indikatif Pergeseran 2025, yakni naik sebesar Rp 7,86 miliar.
Namun, setelah keputusan baru tersebut keluar, posisi itu berbalik drastis: BPKPD justru dikurangi sebesar Rp 6,68 miliar.
"Surat edaran Nomor 900.1.1.2/5715/1374/2025 telah ditindaklanjuti melalui Surat Bupati Nomor 900.1.1.2/6915/BPKPD/6/2025 tentang perubahan plafon anggaran dan sumber dana pergeseran RKA Tahun Anggaran 2025. Sehingga BPKPD mengalami pengurangan sebesar Rp 6.684.808.369,71," ujar Kepala BPKPD Nias Selatan, Afereli Harita, dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 November 2025.
Selain BPKPD, sejumlah OPD pelayanan publik juga terdampak penyesuaian anggaran tahun ini.
Berdasarkan data dari surat edaran bupati yang terbit pada Maret 2025:
- Dinas Pendidikan mengalami penurunan sebesar Rp 833,53 juta,
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) berkurang Rp 40,33 miliar,
- Dinas Kominfo terpangkas Rp 449,20 juta,
Sementara Dinas Kesehatan justru mengalami penambahan sebesar Rp 4,34 miliar, di tengah meningkatnya kebutuhan layanan dan pengadaan armada kesehatan.
Perubahan ini menandai pergeseran arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 yang dilakukan melalui mekanisme surat bupati, di tengah belum disahkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun berjalan.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian publik dan DPRD, lantaran pergeseran anggaran tanpa dasar P-APBD dinilai memerlukan pertimbangan hukum dan pengawasan ketat, sebagaimana telah dimintakan pendapat hukum (legal opinion) oleh DPRD kepada Kejaksaan Negeri Nias Selatan.*
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL