JPU Triyana Setia Putra mengatakan keterangan Ahok dinilai penting meskipun yang bersangkutan tidak terlibat langsung dalam operasional harian perusahaan.
Menurut dia, kesaksian Ahok menunjukkan adanya pola penyimpangan dalam pengambilan kebijakan strategis di lingkungan Pertamina.
"Dari keterangan saksi terlihat benang merah penyimpangan, salah satunya peningkatan kuota impor minyak mentah dan BBM yang tidak wajar. Hal ini berdampak pada melonjaknya biaya penyewaan kapal dan kebutuhan fasilitas penyimpanan," kata Triyana di persidangan.
Triyana menyebut keterangan Ahok selaras dengan kesaksian sejumlah saksi lain yang telah dihadirkan sebelumnya, termasuk mantan Direktur Utama Pertamina periode 2018–2024 Nicke Widyawati serta mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga menjabat Wakil Komisaris Utama Pertamina, Arcandra Tahar.
Rangkaian kesaksian tersebut, kata dia, menggambarkan adanya penyimpangan tata kelola dari sektor hulu hingga hilir dalam rentang waktu 2013 hingga 2024.
Jaksa juga menyoroti dugaan keterlibatan kepentingan pihak ketiga dalam proses pengambilan kebijakan perusahaan.
Salah satu contoh yang diungkap adalah penyewaan Terminal BBM PT Orbit Terminal Merak pada 2014 yang disebut tidak memiliki urgensi operasional bagi Pertamina.
"Penyewaan terminal tetap dilakukan meskipun tidak dibutuhkan dan diduga untuk mengakomodasi kepentingan Terdakwa Muhammad Kerry," ujar Triyana.
Menurut JPU, dugaan perbuatan melawan hukum di sektor hulu telah menciptakan mata rantai pelanggaran di sektor hilir.
Dugaan tersebut dinilai semakin menguat karena adanya kesesuaian keterangan antar-saksi dalam persidangan.