JAKARTA – Media Independen Online (MIO) Indonesia mengecam keras insiden dugaan penganiayaan terhadap seorang wartawan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Kamis, 29 Januari 2026.
Peristiwa ini terjadi saat wartawan tersebut melakukan verifikasi informasi terkait rumah dinas Bupati Tapanuli Tengah, namun malah mengalami kekerasan.
Insiden yang terjadi sekitar pukul 14.00 WIB ini bermula ketika wartawan bersama seorang narasumber mendatangi rumah yang disebut sebagai kediaman sekaligus rumah dinas Bupati Tapanuli Tengah, dengan tujuan untuk mengklarifikasi informasi yang diterima.Baca Juga:
Sebagai bagian dari tugas jurnalistik, wartawan berusaha memastikan akurasi berita yang akan disampaikan kepada publik.
Namun, alih-alih mendapatkan klarifikasi yang diperlukan, wartawan dan narasumbernya diduga mengalami tindakan kekerasan dari oknum yang berada di lokasi.
Kekerasan terhadap wartawan tersebut, menurut MIO Indonesia, merupakan bentuk ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat dan berimbang.
Ketua Umum MIO Indonesia, AYS Prayogie, menegaskan bahwa kekerasan terhadap wartawan tidak hanya melukai kebebasan pers, tetapi juga merusak prinsip-prinsip demokrasi.
"Menyerang wartawan adalah serangan terhadap publik. Wartawan bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi. Setiap bentuk intimidasi, penghalangan, apalagi kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik merupakan pembungkaman hak publik atas informasi," ujar Prayogie, pada Sabtu (31/1/2026).
Prayogie juga menyoroti pentingnya verifikasi dan klarifikasi dalam setiap pemberitaan, yang merupakan bagian dari kode etik jurnalistik dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menurutnya, tindakan represif terhadap wartawan yang berusaha mencari kebenaran justru akan merusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
"Mengekang kerja jurnalistik berarti mengancam kebebasan pers, serta menghambat demokrasi dan keterbukaan informasi di daerah. Jika wartawan yang melakukan tugas jurnalistik saja dihadapkan pada kekerasan, maka akan timbul efek negatif terhadap kebebasan berekspresi secara keseluruhan," tegasnya.
MIO Indonesia mendesak agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini dengan transparan dan objektif, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.
Dalam pernyataannya, MIO Indonesia juga mengingatkan seluruh pejabat publik dan aparat daerah untuk menghormati kebebasan pers sebagai bagian dari kontrol sosial yang penting dalam negara demokrasi.
"Kasus ini harus menjadi perhatian bersama, agar tidak menciptakan preseden buruk yang dapat merusak iklim kebebasan pers di Indonesia. Menjaga keselamatan wartawan berarti menjaga hak publik atas informasi yang akurat, dan itu adalah kunci untuk menjaga demokrasi tetap berjalan sehat," kata Prayogie.*
(dh)
BOGOR Seorang mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Hendrik Irawan, menjadi sorotan publik setelah mengunggah video dirinya berjoget di dalam
NASIONAL
MEDAN Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, dijadwalkan memasuki masa pensiun pada Juli 2026. Menjelang berakhirnya masa jabata
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya puluhan titik panas di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada R
PERISTIWA
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkotika skala besar di jalur perair
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, memimpin apel pagi perdana usai libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di halaman Kan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait rencana penerapan kebijakan work fr
PEMERINTAHAN
MEDAN Suasana hangat menyelimuti halaman Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan saat seluruh aparatur mengikuti apel perdana
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Kegiatan halalbihalal yang digelar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menuai sorotan publik setelah dihadiri ribuan undangan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan menemukan kasus anak dengan kondisi gizi buruk di wilayah Kecamatan Medan Denai.Temuan ini diungkap langsung
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh hakim nonaktif Pengadilan Negeri Depok, I
HUKUM DAN KRIMINAL
