Sjafrie Sjamsoeddin Sebut Diskusi Prabowo dan Tokoh Nasional Tekankan Pentingnya Transparansi APBN dan Pemberdayaan Rakyat

JAKARTA– Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional pada Jumat, 30 Januari 2026.

Pertemuan ini bertujuan membahas kondisi bangsa, termasuk pengelolaan negara yang optimal dan pencegahan kebocoran anggaran.

Menhan mengungkapkan pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup dan melibatkan tokoh-tokoh yang kerap disebut sebagai oposisi.

Baca Juga:

• Mensos Gus Ipul Serahkan Santunan Rp15 Juta untuk Ahli Waris Korban Banjir di Deli Serdang, Bantuan Pascabencana Terus Mengalir

Namun, menurutnya, semua pihak sepakat untuk menaruh fokus pada kedaulatan rakyat dan perbaikan pengelolaan negara.

"Bapak Presiden ingin mengajak bersama-sama membenahi negara. Kita harus realistis melihat situasi dan jangan menutup-nutupi keadaan yang bisa membuat negara kesulitan," kata Menhan saat memberikan materi pada anggota Persatuan Wartawan Indonesia dalam acara retreat di Pusat Kompetensi Bela Negara, Cibodas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Sjafrie menyoroti dugaan kebocoran anggaran negara melalui sistem perbankan Himbara.

Menurut laporan yang diterimanya, aliran dana ke korporasi mencapai Rp 5.777 triliun, jauh melebihi APBN sekitar Rp 300 triliun.

Menhan menegaskan, hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan regulasi agar sumber daya alam dan keuangan negara dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Mengenai identitas tokoh-tokoh yang hadir, Menhan mengaku tidak mengetahui secara spesifik.

Ia hanya memastikan bahwa para tokoh tersebut menyatakan tidak ada oposisi dan sepakat fokus pada kepentingan rakyat.

"Kalau negara sulit, yang paling terdampak adalah rakyat. Keberpihakan kita terhadap rakyat harus ditunjukkan melalui moral dan tindakan nyata," tegas Menhan.

Pertemuan ini menjadi sorotan karena menyinggung isu strategis pengelolaan anggaran negara dan kolaborasi antara pemerintah dengan tokoh masyarakat untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi.*

Gugatan Anggaran Rp335 Triliun MBG ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon Klaim Dana Pendidikan Terpangkas Sepertiga

Warga Gugat APBN 2026 ke MK, Minta Dana Pendidikan Tak Digunakan untuk Program MBG

Kebun Binatang Bandung: Ketika Kekuasaan Mendahului Hukum

Purbaya Buka Suara soal Dana Rp16,7 T untuk Dewan Perdamaian AS: “Bisa dari APBN”

Purbaya Sebut Iuran Dewan Perdamaian Sebagian Besar Bisa dari APBN

Prabowo: Dunia Akan Terkejut dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia