Waspada Virus Nipah! Wamenkes: Infeksius dan Mematikan
JAKARTA Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus, menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi masuknya virus Nipah ke
KESEHATAN
DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan peran strategis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam pembangunan hukum nasional.
Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Anggota JDIH se-Provinsi Bali Tahun 2026, yang digelar secara virtual pada Senin (2/2), terpusat di Ruang Arjuna, Kanwil Kemenkum Bali.
Kegiatan ini menjadi bagian implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional dan program Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam pengembangan JDIH di daerah.Baca Juga:
Peserta terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, DPRD, dan perguruan tinggi se-Bali.
Menurut Eem, JDIH bukan sekadar wadah pengelolaan dokumen hukum, tetapi instrumen penting untuk mendukung reformasi hukum dan pembangunan hukum nasional.
"JDIH adalah tulang punggung informasi hukum nasional. Keberhasilan reformasi hukum ditentukan oleh kualitas pengelolaan dokumen yang dapat dimanfaatkan pemerintah, akademisi, maupun masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Eem menjelaskan pengelolaan JDIH memiliki keterkaitan langsung dengan Indeks Pembangunan Hukum (IPH), Indeks Reformasi Hukum (IRH), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas JDIH memberikan kontribusi nyata terhadap penilaian kinerja pemerintahan dan pembangunan hukum di daerah.
Tahun 2026, kebijakan penilaian kinerja Anggota JDIHN disederhanakan dari 29 indikator menjadi empat variabel utama: kualitas pengelolaan, integrasi sistem, aksesibilitas informasi hukum, dan keberlanjutan pengembangan JDIH.
"Penyederhanaan ini bukan menurunkan standar, tapi menegaskan fokus pada substansi. Kami berharap seluruh anggota JDIH memahami kebijakan ini dan menjadikannya momentum peningkatan kualitas layanan informasi hukum," kata Eem.
Kegiatan pembinaan juga diisi sosialisasi pedoman pelaporan dan penilaian kinerja Anggota JDIH oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Ida Ayu Herawati.
JAKARTA Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus, menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi masuknya virus Nipah ke
KESEHATAN
ASAHAN Seorang pria berinisial MA (29) ditangkap polisi karena diduga membunuh istrinya sendiri, AIP (20), di Jalan Batu Asahan, Kelurah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Desa Hariara Pohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Piatur Sihotang, dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penunt
HUKUM DAN KRIMINAL
BUKITTINGGI Kota Bukittinggi kembali menorehkan prestasi di kancah pariwisata regional. Kota yang terkenal dengan Jam Gadangnya ini mera
PARIWISATA
BOGOR Pemerintah Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan akan membuka dialog dengan Majelis Ulama Indones
NASIONAL
DENPASAR Sidang tuntutan kasus penembakan dua warga negara Australia, Zivan Radmanovic (32) dan Sanar Ghanim (34), yang terjadi di sebua
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI Dua oknum polisi di Jambi, Bripda NIR dan Bripda SR, kini menjalani proses hukum terkait dugaan kekerasan seksual terhadap seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tujuh terdakwa perkara tindak pidana korupsi pengadaan tempat cuci tangan (wastafel) dan sanitasi sekolah pada masa pandemi C
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kodim 0502/Jakarta Utara bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menangani kondisi darurat sampah di wilayah Keluraha
NASIONAL
DENPASAR Kepolisian Daerah (Polda) Bali menegaskan bahwa penegakan hukum dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Agung 2026 mengedepankan
NASIONAL