Reshuffle, Konsolidasi Prabowo-Jokowi
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI
DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan peran strategis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam pembangunan hukum nasional.
Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Anggota JDIH se-Provinsi Bali Tahun 2026, yang digelar secara virtual pada Senin (2/2), terpusat di Ruang Arjuna, Kanwil Kemenkum Bali.
Kegiatan ini menjadi bagian implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional dan program Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam pengembangan JDIH di daerah.Baca Juga:
Peserta terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, DPRD, dan perguruan tinggi se-Bali.
Menurut Eem, JDIH bukan sekadar wadah pengelolaan dokumen hukum, tetapi instrumen penting untuk mendukung reformasi hukum dan pembangunan hukum nasional.
"JDIH adalah tulang punggung informasi hukum nasional. Keberhasilan reformasi hukum ditentukan oleh kualitas pengelolaan dokumen yang dapat dimanfaatkan pemerintah, akademisi, maupun masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Eem menjelaskan pengelolaan JDIH memiliki keterkaitan langsung dengan Indeks Pembangunan Hukum (IPH), Indeks Reformasi Hukum (IRH), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas JDIH memberikan kontribusi nyata terhadap penilaian kinerja pemerintahan dan pembangunan hukum di daerah.
Tahun 2026, kebijakan penilaian kinerja Anggota JDIHN disederhanakan dari 29 indikator menjadi empat variabel utama: kualitas pengelolaan, integrasi sistem, aksesibilitas informasi hukum, dan keberlanjutan pengembangan JDIH.
"Penyederhanaan ini bukan menurunkan standar, tapi menegaskan fokus pada substansi. Kami berharap seluruh anggota JDIH memahami kebijakan ini dan menjadikannya momentum peningkatan kualitas layanan informasi hukum," kata Eem.
Kegiatan pembinaan juga diisi sosialisasi pedoman pelaporan dan penilaian kinerja Anggota JDIH oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Ida Ayu Herawati.
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI
JAKARTA Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Sebanyak 26
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Kondisi Jalan Perhubungan Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dikeluhkan warga. Sejumlah titik
NASIONAL
JAKARTA Posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA kembali mengalami perubahan setelah seluruh pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 202
OLAHRAGA
JAKARTA Dunia usaha masih melihat adanya ruang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026 dan memasuki 2027. N
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 13 pekerja migran irregular atau ilegal asal Sumatera Utara diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hatta Rajasa mengatakan seluruh saran, masukan, dan pertimbangan yang diber
NASIONAL
MEDAN Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumatera Utara memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan, mulai d
EKONOMI
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan mengusulkan Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, sebagai salah satu desa dalam Program Kampun
PEMERINTAHAN