Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Rupiah Melemah dan Harga Avtur Jadi Pemicu
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 diperkirakan mengalami ken
NASIONAL
SURABAYA — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya memanggil Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Musyafak Rouf, Kamis (5/2/2026).
Pemeriksaan keduanya terkait dugaan tindak pidana korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) di lingkungan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.
Armuji dan Musyafak hadir bersamaan di Mapolrestabes Surabaya.Baca Juga:
Pada periode kasus, Armuji menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDIP, sementara Musyafak adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKB.
Usai menjalani pemeriksaan sekitar dua jam, Armuji mengklaim kehadirannya hanya untuk urusan administratif, yakni perubahan tanggal pada dokumen pemeriksaan yang pernah diparaf sebelumnya.
"Masalahnya WW (Wisnu Wardhana Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014) itu cuma ngubah tanggal aja, nggak ada pertanyaan, cuma mengubah tok teken-teken," kata Armuji.
Senada, Musyafak Rouf menyebut bahwa kehadirannya juga hanya melakukan konfirmasi berkas lama, tanpa pemeriksaan tanya-jawab panjang.
"Ya sedikit paraf-paraf sesuai keterangan lama. Nggak ada pemeriksaan," ucap Musyafak.
Namun, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto menegaskan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari pendalaman materi penyidikan kasus tipikor Bimtek 2011 yang saat ini kembali dilanjutkan secara serius.
Ia membantah jika kedatangan para saksi hanya urusan administrasi.
"Polrestabes Surabaya menangani kasus tipikor terkait Bimtek tahun 2011. Saat ini proses penyidikan sedang dilanjutkan sebagai bagian dari perkara tunggakan," ujar Edy.
Edy menambahkan, Armuji dan Musyafak diperiksa sebagai saksi dalam pendalaman kasus.
Penyidik telah memeriksa lebih dari 20 saksi dan menyita sejumlah dokumen penting sebagai barang bukti.
Polisi juga berencana memanggil anggota dewan lain yang menjabat pada periode itu, sebelum melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.
"Secepatnya kita akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan tersangka, setelah pemeriksaan dan penyitaan dokumen selesai," tutup Edy.*
(cn/ad)
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 diperkirakan mengalami ken
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons pengajuan praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Kepo
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan terduga penyuap Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu&039arif (YQB), tidak ik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyidikan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pemberian amplop o
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) bernama Agok dilaporkan hanyut saat mandi bersama sejumlah temannya di Sun
PERISTIWA
SOLO Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah menemui Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Ten
EKONOMI
JAKARTA Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan Prog
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menilai proses penanganan dugaan korupsi tata kelola Program Mak
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI UTARA Petugas Bandara Silangit bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara menggagalkan upaya pengiriman narkotika jen
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sikap Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, dr. Yufly Yanza, menjadi sorotan setelah dinilai belum membe
HUKUM DAN KRIMINAL