JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik penyimpanan uang dan logam mulia oleh oknum pegawai Bea Cukai melalui safe house khusus.
Lokasi ini disewa untuk menampung barang-barang yang diduga berasal dari suap terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa safe house itu berisi gepokan uang dalam berbagai mata uang serta emas batangan.Baca Juga:
Total barang bukti yang diamankan KPK dalam kasus ini mencapai Rp 40,5 miliar.
"Barang bukti ini diamankan dari beberapa lokasi, termasuk kediaman tersangka dan safe house yang disewa khusus," kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026) Malam.
Rincian barang bukti yang diamankan antara lain:
- Uang tunai Rp 1,89 miliar
- Uang USD 182.900
- Uang SGD 1,48 juta
- Uang JPY 550.000
- Logam mulia 2,5 kg senilai Rp 7,4 miliar
- Logam mulia 2,8 kg senilai Rp 8,3 miliar
- 1 jam tangan mewah senilai Rp 138 juta
Kasus ini bermula dari dugaan suap yang dilakukan PT Blueray agar barang importasi mereka tidak diperiksa secara ketat oleh Bea Cukai.
KPK telah menetapkan enam tersangka dalam perkara ini, yaitu:
1. Rizal (RZL) – Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026
2. Sisprian Subiaksono (SIS) – Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC
3. Orlando (ORL) – Kepala Seksi Intelijen DJBC
4. John Field (JF) – Pemilik PT Blueray
5. Andri (AND) – Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray
6. Dedy Kurniawan (DK) – Manager Operasional PT Blueray
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menambahkan, "Safe house ini memang disiapkan khusus untuk menampung uang dan logam mulia, sehingga dugaan tindak pidana suap ini terlihat sistematis dan terstruktur."
KPK akan terus menindaklanjuti kasus ini, termasuk kemungkinan pengembangan penyidikan terhadap aliran dana dan aset terkait suap.*
BANDA ACEH Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menerima kunjungan silaturrahmi dari Bang Ucok, pria yang perna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lamba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
