Kontradiksi Kesaksian Dokter Mengemuka di Sidang Dugaan Kelalaian Medis PN Pangkalpinang

PANGKALPINANG — Sidang lanjutan perkara dugaan kelalaian medis yang menjerat dr Ratna Setia Asih di Pengadilan Negeri Pangkalpinang mengungkap sejumlah kontradiksi dalam keterangan para saksi dokter.

Persidangan yang digelar Kamis, 5 Februari 2026, menyoroti kejelasan instruksi konsultasi medis serta keabsahan persetujuan tindakan terhadap pasien anak.

Saksi dr Indria Savitri menjelaskan bahwa dirinya menerima peralihan pasien anak bernama Aldo dari dokter Instalasi Gawat Darurat (IGD) sekitar pukul 18.00 WIB untuk dipindahkan ke bangsal perawatan.

Baca Juga:

• Sidang Gugatan Ijazah Jokowi Digelar Lagi, Tiga Teman KKN Dihadirkan Sebagai Saksi

Berdasarkan diagnosa awal dokter IGD, Aldo disebut mengalami gastroenteritis akut disertai bradikardia akibat Total AV Block, gangguan serius pada sistem kelistrikan jantung.

Untuk penanganan gangguan pencernaan, dr Indria menyebut dokter IGD telah lebih dulu berkoordinasi dengan dokter spesialis anak.

Sementara untuk gangguan jantung, ia mengaku menghubungi dokter spesialis jantung dr Bayu Kuncoro.

Di hadapan majelis hakim, dr Indria menyatakan bahwa langkah tersebut dilakukan atas instruksi terdakwa.

"Saya menghubungi dokter jantung Bayu Kuncoro karena ada instruksi dokter Ratna untuk konsul ke spesialis jantung rawat bersama," ujar dr Indria.

Namun, pada bagian lain kesaksiannya, dr Indria memberikan pernyataan berbeda. Ia menegaskan bahwa terdakwa tidak secara spesifik menyebut nama dokter jantung tertentu.

"Tidak ada dokter Ratna menginstruksikan konsul ke dokter Kuncoro Bayu, hanya instruksi konsul ke dokter jantung," katanya.

Perbedaan keterangan ini memunculkan kontradiksi internal dalam kesaksian dr Indria, khususnya terkait rantai instruksi dan penentuan pihak yang bertanggung jawab atas keputusan medis.

Kontradiksi juga muncul dalam keterangan saksi dr Aditya Preno, yang menerima peralihan pasien dari dr Indria sekitar pukul 19.30 WIB.

Ia menyebut menerima advis dari dokter jantung untuk pemberian obat penunjang fungsi jantung berupa dobutamin dan dopamin.

Dr Aditya menyatakan telah memberikan penjelasan kepada keluarga pasien sebelum obat diberikan.

"Saya sudah menjelaskan kepada keluarga pasien Aldo terkait pemberian obat dobu dan dopa atas instruksi dokter jantung. Keluarga pasien menyatakan iya, silakan, dan meminta dilakukan yang terbaik," kata dr Aditya.

Namun, ia mengakui bahwa penjelasan tersebut tidak disampaikan langsung kepada orang tua kandung Aldo, Yanto dan Entin, yang hadir sebagai saksi di persidangan.

"Bukan orang ini," ujar dr Aditya sambil menunjuk kedua orang tua Aldo di ruang sidang.

Fakta ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keabsahan persetujuan tindakan medis, mengingat Aldo merupakan pasien anak di bawah umur dan persetujuan seharusnya diberikan oleh orang tua atau wali sah.

Hingga persidangan berlangsung, belum terungkap secara jelas siapa pihak yang menerima penjelasan medis dan memberikan persetujuan atas tindakan tersebut.

Rangkaian kesaksian para dokter memperlihatkan bahwa perkara dugaan kelalaian medis ini tidak hanya menyangkut hasil tindakan klinis, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar terkait alur komunikasi, kejelasan instruksi medis, serta validitas persetujuan keluarga pasien.

Kontradiksi keterangan saksi kini menjadi salah satu titik krusial yang akan dinilai majelis hakim dalam upaya mengungkap kebenaran materiil perkara.*

(ad)

Sidang Gugatan Ijazah Jokowi Digelar Lagi, Tiga Teman KKN Dihadirkan Sebagai Saksi

Dua Oknum Polisi di Jambi Akan Jalani Sidang Etik atas Kasus Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Remaja

Penguatan K3 Dinilai Masih “Berat Sebelah”, Menaker Dorong Peran Dokter Okupasi dalam Perlindungan Pekerja

Kesalahan Pengetikan LHP Kejari Karo Diduga Rugikan CV Promiseland, Sidang Tipikor Medan Mencuatkan Profesionalisme Auditor

Kapan 1 Ramadhan 2026? Ini Prediksi Kalender Hijriah dan Penjelasan Pemerintah soal Sidang Isbat

Sengketa Lahan Adat Tapsel, Parsadaan Siregar Siagian Gugat PTAR dan Bupati, Hak Warga Masih Menggantung