BEKASI – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara tetap berjalan, meski ada peninjauan ulang terkait pencabutan izin salah satu perusahaan.
"Jalan, ini sudah mau dibayar kok. Sidangnya sedang berlangsung di pengadilan," ujar Hanif saat menghadiri aksi bersih sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/2).
Gugatan perdata ini ditujukan kepada PT NSHE, PT Agincourt Resources (PT AR), PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), PT PN, PT MST, dan PT TBS.Baca Juga:
Keenam perusahaan tersebut diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan menjadi faktor pemicu banjir di Sumatera, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru.
Total nilai gugatan mencapai Rp4,84 triliun, yang terdiri dari kerugian lingkungan hidup sebesar Rp4,65 triliun dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp178 miliar.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin 28 perusahaan karena melanggar ketentuan lingkungan, termasuk PT Agincourt Resources yang mengelola tambang emas Martabe di Sumatera Utara.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa proses administratif terkait pencabutan izin tambang Martabe belum berjalan.
"Karena ada izin IUP, kontrak karya pertambangan, izin lingkungan Amdal, dan IPPKH. Saya sudah koordinasi teknis dengan Pak Hanif," ujarnya Jumat (13/2).
Hanif menekankan bahwa gugatan perdata KLH merupakan upaya menegakkan tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan dan memastikan pemulihan kawasan terdampak.
"Proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan, ini bagian dari perlindungan lingkungan dan hak masyarakat," tambahnya.
Gugatan perdata ini menjadi sorotan karena menegaskan keberlanjutan langkah pemerintah dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan yang berdampak luas, termasuk banjir dan kerusakan ekosistem di Sumatera Utara.*
MEDAN Program Gotong Royong dan Sapa Warga yang digagas Rico Tri Putra Bayu Waas kembali digelar Sabtu (14/2/26) pagi di Taman Beringin,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi X DPR RI mengecam keras dugaan tindakan seorang guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jember yang menghukum puluhan muri
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Keberadaan Dapur Makan Bergizi Gratis (DMBG) di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, menimbulkan p
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Assoc. Prof. Dr. Walid Musthafa Sembiring, akademisi dari Universitas Medan Area sekaligus Wakil Rektor III, menyatakan
NASIONAL
BANDA ACEH Irjen Pol. Abdul Karim, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam) Polri, menganugerahkan penghargaan kepada Bidang P
NASIONAL
MEDAN Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, meminta para Kepala Kejaksaan Ne
PEMERINTAHAN
OlehHengky Primana, M.I.PARAHAN Presiden Prabowo Subianto dalam rapat bersama seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seIndo
OPINI
JAKARTA Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) mulai menjajaki ekspor beras premium ke Arab Saudi. Produk yang ditawarkan adalah
EKONOMI
MEDAN Seorang pria yang diduga hendak mencuri mobil towing ditangkap warga di Jalan Sedap Malam, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serd
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menilai kinerja dua kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang me
PEMERINTAHAN
