HGU Sawit Socfindo Disorot: Klaim Kebal Hambatan Picu Desakan Investigasi Mendalam

BATU BARA - Polemik perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit milik PT Socfin Indonesia kembali mencuat dan memantik perhatian publik.

Isu ini bergulir setelah seorang sumber internal perusahaan yang menyebut dirinya orang dalam (Ordal) mengungkap bahwa proses perpanjangan tetap berjalan meskipun masa HGU disebut telah kadaluarsa.

Pernyataan tersebut memicu spekulasi mengenai kemungkinan adanya mekanisme administrasi yang dinilai tidak lazim, bahkan disebut sebagai dugaan "jalur khusus" dalam pengurusan legalitas lahan perkebunan.

Baca Juga:

• Aria Bima Minta UU KPK Tak Hanya Dikembalikan, tapi Diperbarui untuk Perkuat Penindakan Korupsi Hulu

Ordal KB yang satu itu dikenal luas di internal perusahaan sebagai figur yang piawai meramu administrasi dan komunikasi kelembagaan.

Ia menilai langkah tersebut sebagai strategi menjaga keberlanjutan operasional kebun selama proses birokrasi berlangsung.

"Kalau HGU sudah habis, permohonan tetap jalan. Itu supaya operasional kebun tidak berhenti," ujarnya kepada wartawan, belum lama ini.

Ia juga menyiratkan adanya koordinasi intensif dengan instansi terkait, termasuk kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan dinas perkebunan daerah.

Pada titik inilah, menurut sejumlah pengamat, ruang interpretasi administratif dinilai rawan disalahgunakan.

Reaksi pun bermunculan. Pengamat kebijakan agraria menilai, jika benar terdapat toleransi operasional di atas izin yang telah kadaluarsa, praktik tersebut berpotensi menabrak prinsip kepastian hukum serta tata kelola aset negara.

Desakan kemudian diarahkan kepada KPK untuk menelusuri kemungkinan penyimpangan atau perlakuan istimewa dalam proses perpanjangan HGU di wilayah administrasi hukum Batu Bara.

Alarm hukum HGU Socfindo diduga keras akan dilakukan pengondisian perpanjangan.

Nah KPK didorong agar melakukan "Operasi "Intelijen.

Sebab kisruh HGU Socfindo ini sudah menggulung, sehingga sudah menjadi sorotan Nasional.

"Jika ada jalur yang mem-bypass aturan formal, itu harus dibuka terang. Jangan sampai ada standar ganda," tegas seorang aktivis agraria saat ditemui di Batu Bara, Senin (16/2/2026).

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan maupun instansi terkait.

Tentunya media ini mengingatkan kepada pihak-pihak yang berwenang, baik Kepala Daerah, BPN, Dinas terkait, ekstra hati-hati bermain di "Jalur Khusus".

Bercermin pada sengketa HGU di Sulawesi.

Sejumlah kasus di wilayah Sulawesi menjadi pengingat bahwa pengelolaan HGU kerap bersinggungan dengan persoalan hukum dan tata kelola:
* Sulawesi Utara (Dugaan korupsi pengalihan lahan eks HGU menyoroti lemahnya pengawasan aset negara).
* Sulawesi Barat (Sengketa izin dan temuan audit mengindikasikan tumpang tindih administrasi lahan).
* Sulawesi Selatan (Penolakan warga terhadap perpanjangan HGU mencerminkan konflik agraria yang belum tuntas).
* Sulawesi Tengah (Kasus suap perizinan menjadi preseden nasional praktik korupsi sektor lahan).

Rangkaian kasus tersebut menunjukkan pola berulang berupa lemahnya pengawasan dan potensi konflik kepentingan, isu yang terus menguji integritas tata kelola agraria nasional.

PB HMI Soroti Pembaruan HGU

Sikap kritis juga datang dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam.

Melalui pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Alwi Hasbi Silalahi, organisasi tersebut meminta pemerintah menghentikan sementara proses pembaruan HGU perusahaan, melakukan audit luas lahan serta kewajiban pajak.

PB HMI juga mendesak pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan konflik agraria di Tanah Gabus serta mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

"Jika pengelolaan tidak berpihak pada kepentingan publik, negara harus mengambil langkah tegas," tegasnya.

Polemik ini kembali menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci meredam kecurigaan publik.

Tanpa penjelasan terbuka, isu dugaan "jalur khusus" berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap sistem perizinan agraria nasional.*

(ad)

Aria Bima Minta UU KPK Tak Hanya Dikembalikan, tapi Diperbarui untuk Perkuat Penindakan Korupsi Hulu

KPK Dalami Rangkap Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan, Terkait Kasus Restitusi Pajak di KPP Banjarmasin

KLH Pastikan Gugatan Perdata Enam Perusahaan di Sumut Tetap Berjalan

Inovasi Teknologi Dongkrak Produksi PT Pertamina EP Sangasanga Field Lampaui Target RKAP

PT AR Sampaikan Hak Jawab atas Pemberitaan Dugaan Pengusiran Wartawan di Area Martabe

Bantah Kesaksian Wisnu Budi Arif: Rakyat Menguasai Lahan HGU Setelah Ditelantarkan PTPN-2