Wakil Bupati Asahan Pimpin Apel Hari Kesadaran Nasional
ASAHAN Wakil Bupati Kabupaten Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional yang diikuti Sekretaris Daerah, para A
PEMERINTAHAN
BADUNG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menggelar rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) terkait pemberian insentif fiskal kepada Perseroan Terbatas Angkasa Pura Indonesia, Rabu (18/2/2026).
Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Badung dan melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.
Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardiansyah.Baca Juga:
Ia menekankan bahwa harmonisasi Ranperbup penting untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan konflik norma.
"Setiap produk hukum daerah harus memenuhi asas keselarasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Melalui proses harmonisasi ini, kita memastikan kebijakan fiskal daerah tetap legal, efektif, dan mendukung proyek strategis nasional," ujar Mustiqo.
Dalam rapat, perwakilan Badan Pendapatan Daerah menjelaskan bahwa insentif fiskal merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Meski memberikan kemudahan berusaha, kebijakan tetap disusun dalam koridor hukum yang jelas, terukur, dan akuntabel.
Tim perancang dari Kanwil Kemenkum Bali juga memaparkan matriks penyempurnaan Ranperbup, termasuk perbaikan konsideran dan teknik perumusan norma.
Klarifikasi dilakukan terkait penyebutan nama badan usaha yang kini dikenal dengan brand InJourney Airports, sementara akta perusahaan masih menggunakan nomenklatur Perseroan Terbatas Angkasa Pura Indonesia.
Penyesuaian nomenklatur akan dikomunikasikan lebih lanjut agar redaksional peraturan tepat.
Mustiqo menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus tercermin dalam regulasi berkualitas.
"Dukungan pemerintah daerah terhadap proyek strategis nasional perlu dibarengi kehati-hatian normatif agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," katanya.
ASAHAN Wakil Bupati Kabupaten Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional yang diikuti Sekretaris Daerah, para A
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH, MAP menyalurkan bantuan logistik pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak banjir di Desa
PEMERINTAHAN
BATU BARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menyematkan kenaikan tanda pangkat kepada 22 Aparatur Sipi
NASIONAL
YOGYAKARTA Tokoh spiritual Ida Pandita Begawan Pradnyan Sidi Yogi, mantan anggota DPRD Badung, hadir dalam Prambanan Shiva Festival 2026
NASIONAL
MEDAN Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menyerahkan secara simbolis 135 kursi roda adaptif bagi anak penyan
PEMERINTAHAN
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kecamatan Badiri, Kabu
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mencatat lonjakan signifikan dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) sepanjang 2025. Di bawah k
PEMERINTAHAN
MEDAN Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dan H Zakiyuddin Harahap, geliat pe
EKONOMI
Oleh Yudi LatifSAUDARAKU, kehidupan tanpa rasa berdosarasa bersalah dan rasa maluadalah kemabukan yang mengancam kewarasan. Saat nura
OPINI
ACEH Presiden Prabowo Subianto memberikan sumbangan pribadi sebanyak 1.455 ekor sapi kepada warga terdampak bencana banjir dan longsor d
PEMERINTAHAN