Ramai Soal Pungutan, Kelas Tambahan SMPN 1 Padangsidimpuan Sudah Ada 10 Tahun
PADANGSIDIMPUAN Program kelas tambahan di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan yang sempat disorot terkait dugaan pungutan biaya, mendapat tangga
PENDIDIKAN
TAPANULI SELATAN — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemantau Uang Rakyat (GEMPUR) Tabagsel menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (19/2/2026).
Mereka mendesak Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Pargarutan terkait dugaan mark-up anggaran tahun 2025.
Koordinator aksi, Alpin Praja Tanjung, dalam orasinya menyoroti dugaan persekongkolan antara pejabat Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur.Baca Juga:
Ia menyebut praktik tersebut berpotensi merugikan keuangan daerah dan mencederai kepercayaan publik.
"Kami mendesak Bupati Tapsel untuk segera mencopot Kadis Kesehatan dan Kapus Pargarutan terkait dugaan mark-up anggaran 2025," ujar Alpin di hadapan massa aksi di Sipirok.
Selain pencopotan jabatan, GEMPUR juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan tersebut secara transparan.
Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran 2025 di Puskesmas Pargarutan.
Aksi di halaman Kantor Bupati sempat diwarnai ketegangan setelah salah seorang anggota Satpol PP melarang massa mengambil foto di area lobi kantor.
Massa memprotes larangan tersebut dengan alasan kantor pemerintahan merupakan fasilitas publik.
Situasi memanas beberapa saat sebelum akhirnya mereda setelah dilakukan komunikasi antara aparat dan demonstran.
Usai berorasi di Kantor Bupati, massa bergerak ke Kantor Dinas Kesehatan.
Perwakilan diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, Suryadi, yang menyatakan akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pimpinan.
Massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.
Perwakilan kejaksaan menerima laporan resmi dari GEMPUR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.
Alpin menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses tersebut.
"Kami tidak ingin ada pembiaran. Jika tidak ada respons, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar," katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas Kesehatan maupun Kepala Puskesmas Pargarutan terkait tudingan tersebut.*
(ad)
PADANGSIDIMPUAN Program kelas tambahan di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan yang sempat disorot terkait dugaan pungutan biaya, mendapat tangga
PENDIDIKAN
JAKARTA Dua kapal tanker milik Pertamina, yakni Gamsunoro dan Pertamina Pride, hingga kini belum dapat melintas di Selat Hormuz. Meski d
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Jusuf Kalla (JK) menilai polemik ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah berlangsung t
POLITIK
SIAK Insiden tragis terjadi saat ujian praktik sains di SMP Islamic Center Siak, Riau. Seorang pelajar kelas IX berinisial MA (15) menin
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,77 triliun dari APBN untuk menahan kenaikan biaya haji 2026 di tengah lonjakan harga av
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan segera mengambil sumpah hakim konstitusi pengganti Anwar Usman serta anggota Ombudsman RI da
NASIONAL
JAKARTA Bank Indonesia (BI) akan menyetorkan sisa surplus anggaran tahun buku 2025 sebesar Rp40 triliun kepada pemerintah. Dana tersebut a
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah kantor perusahaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang yang menjerat p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk merespons kenaikan harga bahan baku plastik yang dipicu dinamika geopolitik
EKONOMI
BEKASI Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026. Lebih dari
NASIONAL