Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tiga mantan pejabat Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan atas dugaan korupsi retribusi kapal.
Kasus ini memicu kerugian negara hingga miliaran rupiah dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kepala Seksi Penyidik Kejati Sumut, Arif Kadarman, mengatakan penyalahgunaan terjadi pada kewajiban penggunaan jasa pandu tunda di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.Baca Juga:
"Dari data Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 2023–2024, sejumlah kapal berukuran Grose Tonase di atas 500 yang masuk perairan wajib pandu tidak tercatat dalam rekonsiliasi yang dibuat tersangka," ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Para tersangka adalah Wisnu Handoko (Kepala Syahbandar Belawan 2023), Sapril Heston Simanjuntak, dan Marganda Sihite (Kepala Syahbandar Belawan 2024).
Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 603, 604 jo Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Arif menambahkan, penyidik masih menelusuri pihak lain yang diduga terlibat. "Kami mengimbau pihak terkait bersikap kooperatif agar tidak menghambat proses penyidikan," katanya.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan jasa kepelabuhan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan, sekaligus menjadi peringatan bagi pengelola sektor publik agar mematuhi regulasi PNBP.*
(tm/dh)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL