Prof Indira Dorong Integrasi Data PPATK, Imigrasi, dan Bea Cukai untuk Deteksi Kejahatan Sejak Dini
JAKARTA Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai perlu bekerja lebih terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas kejaha
EKONOMI
TABANAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Bali menggelar kegiatan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Layanan Jaminan Fidusia di Kabupaten Tabanan, Selasa (3/2/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara berjalan transparan dan akuntabel.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan PNBP Layanan Jaminan Fidusia Tingkat Wilayah Bali.Baca Juga:
Satgas dibentuk dengan melibatkan unsur Kantor Wilayah Kemenkum Bali dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.
Tujuannya, memantau kepatuhan administrasi pelaporan serta memastikan mekanisme layanan fidusia berjalan sesuai ketentuan hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan pentingnya kesadaran profesi notaris dalam mendukung tertib administrasi negara.
"Notaris tidak hanya menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan hukum dalam mendukung tertib administrasi negara. Kepatuhan dalam pelaporan PNBP adalah bagian dari kewajiban jabatan," ujar Eem.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, I Wayan Redana, memberikan pemaparan teknis terkait tata cara pelaporan PNBP Jaminan Fidusia.
Penjelasan ini dimaksudkan agar seluruh notaris di Tabanan memiliki pemahaman yang seragam mengenai alur pelaporan, sehingga potensi kesalahan administratif dapat diminimalkan.
Acara ini turut dihadiri Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tabanan I Nyoman Subahari, Ketua MPD Notaris Tabanan I Ketut Nuridja, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum I Wayan Adhi Karmayana, serta jajaran pengurus daerah notaris Kabupaten Tabanan.
Menutup kegiatan, Kepala Kanwil Kemenkum Bali mengajak seluruh notaris dan Majelis Pengawas Daerah untuk memperkuat koordinasi serta disiplin pelaporan.
Harapannya, kerja sama dan integritas tinggi akan menjaga penerimaan negara melalui PNBP demi terciptanya negara yang berdaulat dan berkeadilan.*
JAKARTA Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai perlu bekerja lebih terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas kejaha
EKONOMI
MEDAN Institut Bisnis dan Komputer Indonesia (IBKI) Medan menghadirkan dua pakar dari Malaysia dalam kuliah umum yang digelar di Aula Ka
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh di
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Aceh Dr. H. Iskandar Muda Hasibuan menilai peningkatan kualitas pendi
PENDIDIKAN
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai klaim pemerintah akan menerapkan Daru
NASIONAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perl
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fathimah Azzahra, terlibat perdebatan dengan Kapolres Metr
PERISTIWA
JAKARTA Penyanyi Pradikta Wicaksono atau Dikta resmi menikah dengan kekasihnya, Rachel Florencia atau Rachel Cia. Pernikahan keduanya be
ENTERTAINMENT
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 13 kepala dinas di Sumatera Utara terseret perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL