Momen Prabowo Lepas Presiden Belarus di Halim Curi Perhatian, Acungan Jempol Jadi Simbol Keakraban
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
TABANAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Bali menggelar kegiatan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Layanan Jaminan Fidusia di Kabupaten Tabanan, Selasa (3/2/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara berjalan transparan dan akuntabel.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan PNBP Layanan Jaminan Fidusia Tingkat Wilayah Bali.Baca Juga:
Satgas dibentuk dengan melibatkan unsur Kantor Wilayah Kemenkum Bali dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.
Tujuannya, memantau kepatuhan administrasi pelaporan serta memastikan mekanisme layanan fidusia berjalan sesuai ketentuan hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan pentingnya kesadaran profesi notaris dalam mendukung tertib administrasi negara.
"Notaris tidak hanya menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan hukum dalam mendukung tertib administrasi negara. Kepatuhan dalam pelaporan PNBP adalah bagian dari kewajiban jabatan," ujar Eem.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, I Wayan Redana, memberikan pemaparan teknis terkait tata cara pelaporan PNBP Jaminan Fidusia.
Penjelasan ini dimaksudkan agar seluruh notaris di Tabanan memiliki pemahaman yang seragam mengenai alur pelaporan, sehingga potensi kesalahan administratif dapat diminimalkan.
Acara ini turut dihadiri Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tabanan I Nyoman Subahari, Ketua MPD Notaris Tabanan I Ketut Nuridja, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum I Wayan Adhi Karmayana, serta jajaran pengurus daerah notaris Kabupaten Tabanan.
Menutup kegiatan, Kepala Kanwil Kemenkum Bali mengajak seluruh notaris dan Majelis Pengawas Daerah untuk memperkuat koordinasi serta disiplin pelaporan.
Harapannya, kerja sama dan integritas tinggi akan menjaga penerimaan negara melalui PNBP demi terciptanya negara yang berdaulat dan berkeadilan.*
(dh)
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL
JAKARTA Takhta Suci Vatikan resmi menunjuk Mgr. Walter Erbi sebagai Nunsius Apostolik atau Duta Besar Vatikan untuk Republik Indonesia.
NASIONAL
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Agust Fitri Karokar
HUKUM DAN KRIMINAL