Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Cris Kuntadi, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka Chairul Fadly Harahap, Haiyani Rumondang, dan Sunardi Manampiar Sinaga, yang merupakan pejabat maupun mantan pejabat di lingkungan Kemenaker.Baca Juga:
Selain Cris, KPK juga memeriksa tiga saksi lain, yaitu Daafi Armanda (Kepala Seksi Konstruksi Bangunan Direktorat Pengawasan Norma K3), Dayoena Ivon Muriono (PPPK Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenaker), dan Pimpinan SAV Money Changer.
"Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri aliran dana dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3, termasuk alur perintah dan pihak-pihak terkait," ujar Budi melalui keterangan tertulis.
KPK hingga kini belum menahan ketiga tersangka baru, namun telah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 5 Desember 2025.
Menurut Budi, penyidik menelusuri aliran dana dari pengembangan keterangan tersangka dan saksi-saksi lain.
Kasus dugaan pemerasan ini merupakan pengembangan dari proses hukum sebelumnya yang menjerat 11 tersangka, termasuk mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan sejumlah pejabat Kemenaker lain.
Mereka diduga menerima aliran dana dari pengurusan sertifikasi K3 dan saat ini sudah dibawa ke persidangan.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi pemerintah dan berpotensi merusak kredibilitas pengelolaan sertifikasi K3 di Indonesia.
KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas dugaan korupsi di sektor publik dan memastikan proses hukum berjalan transparan dan profesional.*
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL