Jangan Asal Klik! Begini Cara Hindari Penipuan Berkedok DANA Kaget
JAKARTA Fitur DANA Kaget kembali ramai dibagikan di media sosial. Layanan ini memungkinkan pengguna berbagi saldo secara acak kepada pen
EKONOMI
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga realisasi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sesuai kontrak yang telah disepakati.
Dugaan ini muncul setelah KPK melakukan pemeriksaan lapangan terkait distribusi bansos beras oleh PT Dosni Roha Indonesia (DNR).
"Ditemukan dugaan bahwa penyaluran tidak sampai ke titik akhir, masih di pul atau titik tertentu, sehingga masih membutuhkan effort lebih untuk bisa sampai ke titik akhir. Artinya, hal ini bertentangan dengan kontrak penyaluran bansos," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat ditemui di Jakarta, Kamis (26/2/2026).Baca Juga:
Menurut Budi, dugaan penyimpangan ini terjadi secara masif di sejumlah wilayah Indonesia, sehingga KPK terus mendalami praktik distribusi di lapangan.
Untuk menelusuri hal ini, KPK pada 25 Februari 2026 memeriksa dua saksi dari klaster PT DNR, yaitu Direktur Operasional PT DNR Logistics tahun 2021–2024, Herry Tho, dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos, Matheus Joko Santoso.
Pemeriksaan ini difokuskan untuk mengetahui kesesuaian praktik distribusi dengan kontrak penyaluran yang seharusnya sampai ke penerima manfaat.
Kasus dugaan korupsi bansos beras PKH ini pertama kali diumumkan KPK pada Maret 2023 terkait distribusi tahun 2020–2021.
Pada Agustus 2023, KPK menetapkan sejumlah tersangka, termasuk beberapa pejabat dan pelaku usaha, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp326 miliar.
Sejak Agustus 2025, KPK mengembangkan kasus tersebut ke klaster penyaluran bansos oleh PT DNR Indonesia, menetapkan tiga tersangka individu dan dua korporasi sebagai tersangka, dengan perkiraan kerugian negara sekitar Rp200 miliar.
Tersangka individu yang masih aktif dijaga pergerakannya dengan pencegahan bepergian ke luar negeri, termasuk Komisaris Utama DNR Logistics sekaligus Dirut DNR, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.
Hingga kini, tiga individu tersangka tetap dalam status penyidikan, yakni Rudy Tanoe, Edi Suharto (Staf Ahli Mensos bidang Perubahan dan Dinamika Sosial), dan Kanisius Jerry Tengker (Dirut DNR Logistics 2018–2022).
PT DNR dan DNR Logistics juga telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.
JAKARTA Fitur DANA Kaget kembali ramai dibagikan di media sosial. Layanan ini memungkinkan pengguna berbagi saldo secara acak kepada pen
EKONOMI
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara merilis angka kemiskinan berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statist
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Simalungun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus sosialisasi Laporan Pelaksana
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memberikan bantuan kepada korban kebakaran yang melanda rumah dinas di Kelurahan Serbalawan, K
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi meluncurkan Tim Safari Ramadhan 1447 Hijriyah/2026 Masehi yang akan mengunjungi 37 masj
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar Gerakan Pangan Murah
PEMERINTAHAN
MEDAN Pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Medan masih berlangsung. Wali Kota Medan, Rico Waas, mengungkapkan lamba
PEMERINTAHAN
JAKARTA Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, menegaskan bahwa semua lapisan masyarakat Indonesia berhak
PENDIDIKAN
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan dukungan penuh terhadap pelatihan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan
HUKUM DAN KRIMINAL