Ratusan Mahasiswa Geruduk Mabes Polri, Tuntut Copot Kapolri dan Reformasi Menyeluruh
JAKARTA Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Keb
NASIONAL
JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo, sebagai tersangka dalam kasus korupsi importasi barang.
Penetapan ini dilakukan meski sebelumnya Bayu sempat dilepas lantaran bukti yang tersedia dianggap belum cukup.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan, saat operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung, pihaknya hanya memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status tersangka.Baca Juga:
"Dalam waktu 1x24 jam, kecukupan bukti untuk menetapkan Saudara BPP sebagai tersangka memang belum terpenuhi," ujar Asep, Jumat (27/2/2026).
Meski dilepas, KPK tidak menghentikan penyelidikan terhadap Bayu.
"Yang saat itu tidak cukup dikembalikan. Tapi bukan berarti dilepas begitu saja. Kami terus mendalami dari keterangan-keterangan yang ada," tambah Asep.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Budiman Bayu Prasojo, enam tersangka lainnya antara lain:
1. Rizal, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024–Januari 2026.
2. Sisprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC.
3. Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen DJBC.
4. John Field, pemilik PT Bluray.
5. Andri, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Bluray.
6. Deddy Kurniawan, Manajer Operasional PT Bluray.
7. Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan DJBC.
Kasus ini kembali menjadi sorotan publik setelah KPK sebelumnya menyita Rp5,19 miliar dari safe house pejabat Bea Cukai.
Penetapan tersangka Budiman Bayu diharapkan dapat membuka jalur penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan praktik korupsi sistematis di lingkungan DJBC.
KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk korupsi, tanpa terkecuali, sekaligus mengingatkan pejabat publik agar patuh pada mekanisme hukum dan tata kelola yang transparan.*
(in/dh)
JAKARTA Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Keb
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa guru di Indonesia tetap menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk gu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Padangsidimpuan kembali menjadi sorotan publik setelah ditemukan roti berjamur yan
KESEHATAN
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat sebanyak 4.882 Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja telah meminta bantuan kepulangan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyerukan deeskalasi dan penyelesaian damai menyusul meningkatnya ketegangan militer antara Pakistan dan A
INTERNASIONAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya memastikan gizi anak Indonesia terpenuhi,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan dukungannya terhadap program Komando Cadangan (Komcad
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Kasus kekerasan di kampus kembali mencuat. Seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, Faradilla Ayu Pramesti
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jen
HUKUM DAN KRIMINAL