Rismon Sianipar Diduga Gunakan Ijazah Palsu, Andi Azwan Tunjukkan Bukti dari Jepang
JAKARTA Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, menyoroti dugaan kejanggalan ijazah milik Rismon Sianipar dari Universitas Yama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Masyarakat di kawasan Pelabuhan Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara, tengah diliputi rasa resah setelah beredar kabar bahwa Polres Pelabuhan Belawan tidak lagi dipersenjatai.
Informasi ini pertama kali mencuat pada Februari 2026, menyusul terjadinya aksi tawuran yang melibatkan pemuda tanggung di salah satu wilayah Kecamatan Belawan.
Bangkit Sutrisno, warga setempat, mengatakan, tawuran itu tak hanya berujung pada bentrokan antarkelompok, tetapi juga menimbulkan aksi penjarahan di rumah warga.Baca Juga:
"Ada dua rumah yang dijarah, bahkan ada yang nyaris dibakar. Ini jelas mengancam keselamatan masyarakat," ujarnya, Kamis (5/3/2026), saat audiensi bersama sejumlah organisasi masyarakat ke DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan.
Bangkit mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya berkomunikasi secara berjenjang dengan pemerintah dan kepolisian setempat. Namun, respons yang diterima dianggap lamban.
Ia mengaku sempat mendengar pernyataan Kompol Jan Piter Napitupulu, salah satu petinggi Polres Pelabuhan Belawan, yang menyebut bahwa pihak kepolisian "tidak dipersenjatai lagi" saat kerusuhan di kawasan Jalan KL Yos Sudarso.
"Bagaimana mungkin pengaman kita tidak dipersenjatai? Apa kami harus mempersenjatai diri sendiri?" kata Bangkit.
Menanggapi kabar tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Rosef Efendi, menyebut adanya miskomunikasi terkait persenjataan.
Menurut Rosef, tidak semua personel berwenang memegang senjata karena ada persyaratan dan prosedur internal yang harus dipenuhi.
"Masalah senjata ada tekniknya di internal kami. Penggunaan senjata bukan satu-satunya cara dalam pengamanan, misalnya membubarkan tawuran. Yang paling penting adalah kehadiran personel di lokasi," ujarnya.
Rosef menambahkan, Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan beberapa langkah preventif untuk mencegah meluasnya tawuran di kawasan Pelabuhan Belawan, meski masyarakat masih menyatakan kekhawatiran terhadap keselamatan mereka.
Kejadian ini menjadi sorotan karena menyentuh isu penting: keamanan masyarakat di kawasan padat aktivitas pelabuhan yang rawan konflik antarkelompok.*
(tm/ad)
JAKARTA Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, menyoroti dugaan kejanggalan ijazah milik Rismon Sianipar dari Universitas Yama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 387 kasus suspek campak pada awal tahun 2026, dengan 18 kasus terkonfirm
KESEHATAN
JAKARTA Pelatih Tim Nasional Indonesia, John Herdman, disebut tengah menyiapkan rencana mendatangkan dua pemain asal Eropa untuk dinatur
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta Presiden Prabowo Subianto memanfaa
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, menilai Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kini tidak lagi
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait pemotongan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR) 2026. Menurut DJP,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar momen berbuka puasa bersama para tokoh ulama terkemuka Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta,
NASIONAL
MEDAN Penanganan dugaan korupsi mega proyek revitalisasi kawasan Lapangan Merdeka Medan kembali menjadi sorotan. Dalam proses penyelidik
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meresmikan Jembatan Aek Sipange di Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
HUKUM DAN KRIMINAL