9 Ketua Ormas Temui Jokowi di Solo, Apa Tujuannya?
SOLO Gelombang dukungan masyarakat sipil terhadap keberlanjutan pembangunan nasional semakin menguat. Sembilan Ketua Umum Organisasi Kem
NASIONAL
MEDAN – Ketua Jaringan Masyarakat Pemantau Kepolisian Sumatera Utara (Jampi-Sumut), Zakaria Rambe, mendesak Polda Sumut bertindak profesional dalam mengusut dugaan pencurian uang milik Rahmadi, warga Tanjungbalai.
Uang sebesar Rp11,2 juta dilaporkan hilang dari rekening Rahmadi setelah penyidik Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) berinisial IVTG meminta nomor PIN mobile banking korban secara paksa dengan alasan penyelidikan.
Zakaria menilai tindakan itu berpotensi melanggar prosedur dan hak asasi tersangka.Baca Juga:
"Kalau memang untuk kepentingan penyelidikan, penyitaan telepon seluler Rahmadi harus dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), termasuk keberadaan uang Rp11,2 juta itu," ujar Zakaria, Senin (9/3/2026).
Zakaria menegaskan tindakan oknum penyidik yang tidak transparan meruntuhkan wibawa Polri sebagai penegak hukum.
Ia meminta pejabat Polda Sumut memberikan penjelasan terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi.
Kasus ini bermula dari penangkapan Rahmadi oleh personel Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut pada Maret 2025.
Dalam proses hukum yang berjalan, saldo rekening korban berkurang Rp11,2 juta, yang kemudian dilaporkan melalui STTLP nomor 1375/VIII/2025 oleh istri Rahmadi pada 22 Agustus 2025. Hingga kini, laporan tersebut belum menunjukkan perkembangan berarti.
Sebelumnya, pada 30 Oktober 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Rahmadi, lebih ringan dari tuntutan jaksa selama sembilan tahun.
Sementara Kompol Dedi Kurniawan, penyidik yang menangani kasus ini, dinyatakan bersalah oleh Propam dan dijatuhi sanksi demosi.
Zakaria menekankan, jika uang tersebut terkait transaksi narkoba, hal itu harus tercatat secara jelas dalam dokumen penyidikan.
"Kalau untuk Rp11,2 juta saja sudah tidak transparan, bagaimana dengan kasus yang nilainya lebih besar?" katanya.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menjaga kepercayaan publik.*
(dh)
SOLO Gelombang dukungan masyarakat sipil terhadap keberlanjutan pembangunan nasional semakin menguat. Sembilan Ketua Umum Organisasi Kem
NASIONAL
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan bahwa dirinya sempat menghubungi Putra Mahkota Arab Saudi,
NASIONAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya memberikan respons terkait isu ijazah palsu yang menyeret sejumlah tokoh na
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Alva Bintara Putra Nasution (31), otak di balik penyerangan dan pembakaran dua sepeda motor polisi saat penggerebekan narkoba di B
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran merespons dengan keras ultimatum yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pembukaan Selat Hormuz. Tru
INTERNASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan langkah tegas dengan menarik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Dante Rajagukguk, beser
HUKUM DAN KRIMINAL
MAGELANG Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memberikan penghargaan atas pengabdian almarhum Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwa
NASIONAL
JAKARTA Google resmi meluncurkan integrasi layanan Google Meet di Apple CarPlay, memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk tetap terhubun
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Sugiono, menuntut dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap rentetan insiden serangan
NASIONAL
JAKARTA Harga emas Antam hari ini, Minggu (5/4/2026), tercatat stagnan atau tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan per
EKONOMI