Presiden Prabowo Telepon Putra Mahkota Arab Saudi, Bahas Apa?
JAKARTA Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), menerima panggilan telepon dari Presiden Indonesi
NASIONAL
JAKARTA – Laporan yang diajukan oleh sejumlah pegiat antikorupsi terkait dugaan korupsi yang melibatkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan harapannya agar pimpinan KPK yang baru dapat menunaikan komitmennya dalam mengusut tuntas kasus-kasus korupsi tanpa ada kesan tebang pilih.
Boyamin mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai sejauh mana KPK menangani laporan tersebut. “Mudah-mudahan itu termasuk yang direview oleh pimpinan baru. Nanti kami akan masukkan surat,” ujar Boyamin di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Sebelumnya, Indonesian Police Watch (IPW) bersama sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Sumber Daya Alam (KSST) melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan nama Febrie Adriansyah, khususnya terkait pelelangan barang rampasan berupa saham PT Gunung Bara Utama (GBU). Menurut Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, terdapat kejanggalan dalam pelelangan saham perusahaan batu bara di Kalimantan tersebut.
Saham yang seharusnya bernilai Rp12 triliun dijual dengan harga hanya Rp1,945 triliun, yang mengakibatkan dugaan kerugian negara hingga Rp7 triliun. Juru Bicara KPK saat itu, Ali Fikri, menyampaikan bahwa KPK telah melakukan verifikasi terhadap laporan yang diterima dan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak pelapor untuk menentukan langkah selanjutnya.
Namun, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, membantah laporan tersebut dan menyatakan bahwa pelaksanaan lelang saham yang dituduhkan kepada Jampidsus tidak ada kaitannya dengan Febrie Adriansyah. Meski demikian, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso tetap meyakini bahwa bukti yang dimiliki oleh pihaknya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
(CHRISTIE)
JAKARTA Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), menerima panggilan telepon dari Presiden Indonesi
NASIONAL
MEDAN Lailatul Qadar bukan sekadar malam sunyi di penghujung Ramadan. Malam yang digambarkan dalam AlQur&039an sebagai lebih baik da
AGAMA
MEDAN Antusiasme tinggi mewarnai Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Iskandar Muda, Kecamatan Medan Baru, Rabu (11/3/2026). Pemko
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, kini dapat memanfaatkan program Kredit Usah
EKONOMI
MEDAN Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) membuka tujuh posko pengaduan T
EKONOMI
JAKARTA Barisan Pembela Roy Rismon Tifa (Bala RRT) diguncang prahara internal, setelah Rismon Sianipar disebut mengajukan Restorative Ju
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAhmad Doli Kurnia TandjungSAYA memberi apresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang di dalam
OPINI
MEDAN Empat mantan Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman RI, mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang melakukan penggeledahan di Kanto
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemko Medan memastikan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan pemerintah kota tetap men
PEMERINTAHAN
MEDAN Kabar gembira datang bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Se
PEMERINTAHAN