Ribuan Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan, KPK Ingatkan Batas Waktu
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh penyelenggara negara untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penye
NASIONAL
MEDAN — Kepolisian Daerah Sumatera Utara tengah menyelidiki laporan dugaan pengancaman menggunakan senjata api yang melibatkan seorang jaksa.
Polisi juga akan memeriksa legalitas kepemilikan senjata api yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Ferry Walintukan mengatakan laporan masyarakat telah diterima dan akan diproses sesuai prosedur yang berlaku.Baca Juga:
Penyidik, kata dia, juga akan mendalami status senjata api yang digunakan, apakah tergolong organik atau non-organik.
"Akan kita proses sesuai aturan yang berlaku. Kita juga akan cek legalitas diduga senjata apakah organik atau bukan," ujarnya, Rabu, 25 Maret 2026.
Laporan tersebut diajukan oleh seorang warga yang mengaku menjadi korban dugaan pengancaman.
Peristiwa itu disebut terjadi di kawasan Amplas Warehouse, Jalan Sisingamangaraja, Medan, pada 15 Maret 2026.
Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumut dengan nomor laporan STTLP/B/443/III/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara.
Ia mengaku tidak terima atas dugaan ancaman yang dialaminya hingga memutuskan untuk menempuh jalur hukum.
Sementara itu, jaksa yang dilaporkan disebut-sebut berinisial PMN dan bertugas di jaksaan-negeri-labuhanbatu-selatan/" target="_blank">Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kejaksaan terkait dugaan tersebut.
Polda Sumut belum merinci jadwal pemeriksaan terhadap pelapor maupun pihak terlapor. Proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan duduk perkara serta unsur dalam laporan yang diterima.*
(tm/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh penyelenggara negara untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penye
NASIONAL
SIANTAR Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara meminta klarifikasi kepada Dinas Perhubungan dan Kepolisian Resor Simalun
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meskipun terjadi gejolak ekonomi global akibat fluktuasi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Seorang anggota Kepolisian Resor Kota Padangsidimpuan, Polres Padangsidimpuan, meninggal dunia saat bertugas dalam Opera
NASIONAL
JAKARTA Indonesia Audit Watch (IAW) mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa
NASIONAL
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti gejolak harga energi global yang dipicu oleh ketegangan di k
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah status pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat capaian dalam program revitalisasi infrastruktur pendidikan. Hingga Maret 2026,
NASIONAL
MEDAN Volume kendaraan yang melintas di ruas Jalan Tol BinjaiLangsa mengalami lonjakan signifikan pada periode arus balik Lebaran Idul
NASIONAL