Gejolak Global Mengancam Harga Pangan, Tito Minta Pemda Waspada
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak geopolit
PEMERINTAHAN
MEDAN — Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, membantah kesaksian mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Danto, terkait dugaan perintah pengumpulan dana kampanye.
Bantahan tersebut disampaikan Budi saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian wilayah Medan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 1 April 2026.
Sidang berlangsung secara daring dengan menghadirkan sejumlah saksi lainnya.Baca Juga:
"Pengumpulan dana untuk Pilpres dan Pilkada Sumut itu salah dan tidak benar," ujar Budi di hadapan majelis hakim.
Ia juga menolak keterangan saksi lain, Hardho, yang sebelumnya menyebut adanya arahan dari pimpinan untuk mengumpulkan dana melalui sejumlah pihak terkait proyek.
"Keterangan Hardho itu tidak benar," kata Budi.
Majelis hakim yang dipimpin Kamazaro Waruhu menanggapi bantahan tersebut dengan menyatakan kemungkinan menghadirkan kembali para saksi untuk dikonfrontasi dalam persidangan.
"Jika tidak benar, kami akan panggil kedua saksi untuk memberikan keterangan di persidangan," ujar Kamazaro.
Namun, Budi tidak memberikan tanggapan lebih lanjut atas pernyataan majelis hakim tersebut.
Sebelumnya, Danto dalam kesaksiannya mengaku diperintahkan untuk membantu pengumpulan dana kampanye pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara.
Ia menyatakan menjalankan perintah tersebut karena khawatir dicopot dari jabatannya.
Danto juga mengaku diminta berkoordinasi dengan sejumlah pihak internal untuk mencari sumber dana, yang menurutnya menjadi beban tersendiri saat itu.
Sidang perkara dugaan korupsi proyek perkeretaapian ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan guna menguji konsistensi keterangan dan menelusuri alur dugaan pengumpulan dana.*
(d/ad)
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak geopolit
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Coffee Morning yang digelar Komandan Kodaeral I Belaw
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, divonis empat bulan penjara dalam perkara dugaan penipuan tagihan hote
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui DP3APMP2KB Kota Medan menggelar sosialisasi pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluar
PEMERINTAHAN
MEDAN Manajemen PSMS Medan menyatakan siap ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28
OLAHRAGA
MEDAN Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara Illyan Chandra Simbolon menyatakan pemerintah tengah menyiapkan lima lokasi relokasi untuk prog
PENDIDIKAN
MEDAN PT PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I (KAI Divre I) Sumatera Utara menutup enam titik pelintasan sebidang tidak resmi di wi
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asahan usai meneri
PEMERINTAHAN
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat
EKONOMI