Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian di Lebanon.
Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago dalam keterangannya pada Rabu (1/4).
"Pemerintah juga menuntut penyelidikan PBB yang cepat, transparan, dan komprehensif, serta menegaskan bahwa pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa adanya kekebalan," ujar Djamari.Baca Juga:
Djamari menegaskan serangan berulang terhadap personel Indonesia merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan mencerminkan rendahnya komitmen pihak bertikai terhadap keselamatan pasukan perdamaian.
Pemerintah mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bersatu dan bertindak tegas dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan.
Sejalan dengan itu, Kemenko Polkam, sebagai Pengarah Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP), memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Luar Negeri.
Fokusnya adalah memastikan keselamatan personel di wilayah penugasan dan meninjau ulang protokol keamanan sesuai situasi konflik di Lebanon selatan.
Kronologi Insiden
Insiden menelan tiga nyawa prajurit TNI terjadi dalam dua lokasi berbeda:
1. UNIFIL, Adchit Al Qusayr – Minggu (29/3), Prajurit Kepala (Praka) Farizal Rhomadhon gugur, sementara dua prajurit lain mengalami luka-luka.
2. Bani Hayyan – Senin (30/3), dua pasukan perdamaian gugur akibat ledakan kendaraan yang kemudian diketahui berasal dari ranjau.
Kedua serangan menimbulkan keprihatinan serius atas keselamatan personel Indonesia yang bertugas di misi perdamaian.
Pemerintah menekankan perlunya evaluasi protokol keamanan dan langkah preventif agar tragedi serupa tidak terulang.*
(kp/ad)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA