MEDAN — Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Muhammad Lokot Nasution, dijadwalkan bersaksi di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (8/4/2026), terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) wilayah Sumut.
Lokot menegaskan komitmennya untuk membantu pengadilan mengungkap fakta hukum, meskipun ia menegaskan tidak terlibat langsung dalam kasus tersebut.
"Saya tentu akan hadir memenuhi undangan PN Medan hari ini untuk menjadi saksi. Akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Saya berkomitmen untuk membantu pengadilan," tegas Lokot.Baca Juga:
Kasus ini menjerat Muhlis Hanggani Capah, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Kereta Api Sumut, serta Eddy Kurniawan Winarto, seorang pengusaha dari Jakarta.
Persidangan sebelumnya, pada Senin (6/4/2026), menghadirkan empat saksi yang memberikan kesaksian terkait dugaan korupsi yang terjadi pada 2021.
Lokot yang kini anggota DPR RI dapil Sumut 1, sebelumnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Perhubungan.
Ia mengundurkan diri pada akhir 2018 sebelum bergabung ke Partai Demokrat.
"Sebagai mantan pegawai Menhub, saya merasa keterangan saya diperlukan karena kaitannya dengan mantan atasan saya, Budi Karya Sumadi. Saya akan mengungkap semua yang saya ketahui di pengadilan," jelas Lokot.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyeret nama pejabat tinggi di Kementerian Perhubungan dan melibatkan aliran proyek DJKA yang menjadi perhatian nasional.*
(tm/ad)
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menghadiri kegiatan Halal Bihalal sekaligus dialog interaktif bersama Karang
PEMERINTAHAN
SOLO Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, menolak gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait ijazah mantan Presiden ke7 Joko Widodo. Majelis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Xiaomi mengonfirmasi peluncuran ponsel flagship terbarunya, Redmi K90 Max, yang dijadwalkan hadir pada akhir April 2026. Menjela
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat ke
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo melantik dan mengambil sumpah jabatan 120 aparatur sipil negara (ASN) di lingkung
PEMERINTAHAN
MEDAN Ribuan kader Partai NasDem dari berbagai daerah di Sumatera Utara menggelar aksi damai di Kantor DPW NasDem Sumut, Jalan HM Yamin,
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota Medan mempercepat persiapan lahan dan infrastruktur untuk pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi List
PEMERINTAHAN
SIAK Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menetapkan satu tersangka dalam kasus kematian anggota Ditsamapta, Bripda Natanael Si
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan sejumlah wilayah di Kota Medan masih tergolong rawan kejahat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penistaan
HUKUM DAN KRIMINAL
