MEDAN – Anggota DPR RI, M Lokot Nasution, hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (8/4/2026).
Kehadiran Lokot dimaksudkan untuk mendukung proses penegakan hukum yang tengah berjalan.
Majelis Hakim yang diketuai Khamozaro Waruwu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Lokot Nasution sebagai saksi, karena namanya disebut dalam kesaksian sejumlah saksi sebelumnya.Baca Juga:
Selain Lokot, majelis juga memanggil Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, namun hingga empat saksi memberikan keterangan, Budi Karya tidak hadir.
Di ruang sidang, Lokot dimintai keterangan terkait pertemuannya dengan terdakwa Eddy Kurniawan Winarto, seorang pengusaha asal Jakarta, yang juga terkait terdakwa Muhlis Hanggani Capah, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Kereta Api Sumut.
Menjawab pertanyaan majelis hakim, Lokot menjelaskan pertemuan tersebut membahas investasi pembangunan LRT tahap 2 di Jakarta International Stadium (JIS), yang akhirnya batal karena efisiensi.
"Saya tidak ada kaitannya dengan para terdakwa dalam proyek ini," ujar Lokot.
Ia menambahkan bahwa saat pertemuan itu, statusnya masih wiraswasta, karena sejak Desember 2018 telah mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun, saat bersaksi di PN Medan, Lokot sudah menjabat sebagai anggota DPR RI, sehingga ia menekankan pentingnya memberikan kesaksian secara jelas dan berbasis data.
"Saya mengapresiasi persidangan ini, karena menjadi kesempatan bagi saya untuk menjelaskan secara utuh hal-hal yang menyangkut nama saya pribadi," kata Lokot seusai sidang.
Ia juga menegaskan, meskipun pada waktu bersamaan memiliki agenda rapat di Gedung DPR RI, ia tetap hadir demi menjaga nama baik pribadi, partai, dan institusi DPR.*
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru mengetahui adanya pembelian motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ribuan masyarakat Mandailing Natal menghadiri halalbihalal dan tabligh akbar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pernyataan pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, dan aktivis Islah Bahrawi terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah tokoh masyarakat mendesak pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus penyiraman air keras t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, melontarkan kritik tajam terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam sidang perkara korupsi di Pengadilan Negeri Medan, terpidana kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto merespons polemik terkait isu pemakzulan dirinya. Dalam arahannya, Rabu (8/4/2026), Prabowo menegaskan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden RI ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK), menekankan bahwa polemik mengenai ijazah Presiden ke7, Joko Widodo, seharu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Keputusan Meta untuk menghapus enkripsi endtoend (E2EE) pada fitur direct message (DM) di Instagram mulai 8 Mei 2026 memicu ke
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Anggota DPR RI, M Lokot Nasution, hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) di Peng
HUKUM DAN KRIMINAL
