Momentum Paskah, Sekdaprov Sumut Dorong Generasi Muda Cerdas, Berkarakter, dan Peduli
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap mengajak generasi muda menjadi bagian dar
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus yang diduga digunakan Bupati Tulungagung, Gatot Senu Wibowo, dalam mengendalikan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Gatot disebut membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai alat untuk menekan bawahannya.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan surat tersebut wajib ditandatangani para aparatur sipil negara (ASN) usai Gatot dilantik sebagai bupati.Baca Juga:
"Bagi yang tidak 'tegak lurus' kepada bupati, maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur sebagai ASN," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (11/4/2026).
Menurut Asep, surat pernyataan itu tidak mencantumkan tanggal dan tidak diberikan salinannya kepada para pejabat. Hal tersebut diduga sengaja dilakukan agar dokumen bisa digunakan sewaktu-waktu.
Tanggal dalam surat tersebut nantinya dapat diisi jika ada pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan bupati. Dengan cara itu, Gatot diduga dapat mengendalikan dan menekan bawahannya agar tetap loyal.
"Dokumen ini kemudian diduga digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan sekaligus menekan para pejabat agar menuruti setiap perintah," jelas Asep.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Gatot Senu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Keduanya diduga terlibat dalam kasus pemerasan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) di Tulungagung.
KPK sebelumnya mengamankan 18 orang dalam operasi di Tulungagung. Dari jumlah tersebut, 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebanyak 11 orang kemudian dilepaskan karena tidak terbukti terlibat.
Saat ini, Gatot dan Dwi Yoga ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 April 2026 di Rumah Tahanan Negara cabang Gedung Merah Putih KPK. Penyidik masih terus mendalami kasus ini dengan memeriksa saksi dan melakukan penggeledahan guna melengkapi alat bukti.*
(mt/dh)
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap mengajak generasi muda menjadi bagian dar
NASIONAL
OlehWahyuddin Luthfi AbdullahANAKanak kini mungkin tidak lagi bebas memiliki akun media sosial sebelum usia 16 tahun. Namun pertanyaannya,
OPINI
JAMBI Volume sampah nasional Indonesia kini mencapai sekitar 141 ribu ton per hari. Pemerintah pun menyiapkan berbagai strategi untuk mene
NASIONAL
JAKARTA Polemik pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, m
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menamba
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat distribusi LPG nasional guna menjaga ketahanan energi dan memastikan pasokan tetap aman
EKONOMI
JAKARTA Polisi mengamankan dua perempuan berinisial NR dan MT terkait kasus dugaan penistaan agama setelah aksi sumpah dengan menginjak Al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat kinerja positif sepanjang pekan perdagangan 610 April 2026. Meski menguat signifika
EKONOMI
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menuai kritik dari DPR RI. Kebijakan yang digagas pemerintah
NASIONAL
BANDA ACEH Doa bukan sekadar rangkaian katakata permintaan, melainkan sebuah bentuk penghambaan dan senjata bagi umat beriman. Namun, a
AGAMA