Kapolri Listyo Sigit Sambangi Mabes TNI, Tegaskan TNI-Polri Solid Kawal Program Prabowo
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Ja
NASIONAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 10 April 2026.
Penangkapan tersebut turut menyeret perhatian publik terhadap status politik Gatut yang belakangan dipastikan bukan lagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) maupun Partai Gerindra.
DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menegaskan Gatut Sunu telah gugur sebagai kader sejak sebelum Pilkada 2024.Baca Juga:
Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI-P Jawa Timur, Budi "Kanang" Sulistyono, menyebut keanggotaan partai otomatis gugur ketika kader mencalonkan diri melalui partai lain.
"Ketika seseorang anggota PDI Perjuangan sudah mencalonkan diri dari partai lain, maka tanpa proses pemecatan pun sudah otomatis gugur keanggotaannya," kata Kanang, Sabtu, 11 April 2026.
Gatut diketahui maju dalam Pilkada 2024 melalui koalisi Partai Gerindra, Golkar, dan PKS, berpasangan dengan Ahmad Baharudin.
Pasangan tersebut memenangkan kontestasi dengan perolehan 297.882 suara atau 50,72 persen, dan dilantik pada 20 Februari 2025.
Di sisi lain, Partai Gerindra juga menegaskan Gatut belum berstatus sebagai kader resmi partai.
Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Gatut baru mendaftar sebagai anggota setelah menjabat sebagai bupati.
"Baru setelah jadi bupati, dia mendaftar menjadi kader Gerindra," ujar Dasco.
Namun, Dasco menegaskan proses tersebut belum selesai secara administrasi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat. DPD Gerindra Jawa Timur juga menyatakan hal senada bahwa Gatut belum resmi tercatat sebagai kader partai.
Ketua OKK DPD Gerindra Jawa Timur, Hidayat, mengatakan bahwa meski ada rencana bergabung, status keanggotaan Gatut belum disahkan.
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Ja
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memastikan proses hukum yang menjerat Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Ad
NASIONAL
MEDAN Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengungkap penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM)
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan b
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah P
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh mengawali tahun ajaran baru 2026/2027 dengan menggelar Forum Ta&039aruf dan Orientasi (Fortas
PENDIDIKAN
TANJAB TIMUR Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan dipengaruhi fenomena El Nino, jajaran TNI bersama Badan Penanggulangan Bencana D
NASIONAL
JAKARTA Tim Biro Hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan prap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, mencabut kuasa hukum yang sebelumnya diberikan kepada Ahmad Khozinudin beserta Ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, diwarnai tero
PERISTIWA