Jelang HUT RI ke-81, Pemprov Sumut Siapkan Pasar Murah Massal untuk Jaga Harga Bahan Pokok
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan memperluas pelaksanaan pasar murah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Selain kepala dinas, Gatut diduga juga memeras kepala sekolah dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, praktik pemerasan tersebut tidak hanya menyasar pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga merambah sektor pendidikan dan kecamatan.Baca Juga:
"Ada dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh bupati kepada pihak-pihak di sekolah dan pihak-pihak di kecamatan," kata Budi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 April 2026.
Budi menyebut dalam praktiknya terdapat "label harga" untuk jabatan tertentu, termasuk posisi kepala sekolah dan camat.
Namun, ia tidak merinci lebih jauh besaran maupun mekanisme dugaan setoran tersebut.
"Artinya, ada label harga untuk jabatan-jabatan kepala sekolah maupun camat," ujarnya.
KPK menyatakan penyidik masih terus mendalami aliran dugaan pemerasan tersebut.
Lembaga antirasuah itu juga meminta dukungan masyarakat untuk mengungkap secara menyeluruh praktik yang terjadi di lingkungan Pemkab Tulungagung.
"Ini yang terus akan kami dalami dan telusuri, sehingga kami sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat dalam proses penyidikan perkara ini," kata Budi.
Sebelumnya, KPK menetapkan Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap 16 kepala OPD.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 10 April 2026, KPK mengamankan 18 orang, sebelum membawa 13 di antaranya ke Jakarta, termasuk Bupati Gatut dan seorang anggota DPRD Tulungagung yang juga merupakan adiknya.
KPK kemudian menetapkan Gatut sebagai tersangka dan menahannya. Selain itu, ajudannya, Dwi Yoga Ambal, juga turut ditetapkan sebagai tersangka.
Pasca-penetapan tersangka, KPK melakukan penggeledahan secara maraton di sejumlah lokasi yang telah dipasangi garis penyegelan.
Penyidik juga memeriksa saksi-saksi untuk mengonfirmasi temuan awal serta memperdalam konstruksi perkara.
"Pemeriksaan dilakukan secara bertahap untuk mengonfirmasi temuan penggeledahan, sehingga informasi menjadi utuh untuk proses tahap dua," ujar Budi.*
(d/ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan memperluas pelaksanaan pasar murah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026
EKONOMI
MEDAN Kasus kematian seorang perempuan berinisial L (30) di Kota Medan, Sumatera Utara, masih menyisakan tanda tanya.Keluarga korban mer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang menegaskan seluruh fakta harus diungkap secara terbuka dalam persidangan kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH UTARA Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai daerah. Di Gampong Co
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial BI alias Zilla (34), warga Kecamatan Teluk Mengkudu, K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan pemberian uang sebesar Sin12.500 dari pihak Pemerintah Kabupaten Ku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkap enam alasan utama yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Deni Syahputra, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana Belanja Tidak Terd
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi memberangkatkan 38 anggota Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Simalungun untuk me
NASIONAL