JAKARTA — Satgas Haji dan Umrah Polri bersama Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan keberangkatan delapan orang yang diduga hendak menunaikan ibadah haji menggunakan visa kerja.
Penggagalan dilakukan pada 18 April 2026.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Moh. Irhamni, mengatakan delapan orang tersebut terindikasi sebagai bagian dari jaringan pemberangkatan haji ilegal yang telah beroperasi sejak beberapa tahun terakhir.Baca Juga:
"Dari hasil tersebut, terdapat delapan orang yang patut diduga melaksanakan kegiatan haji ilegal," kata Irhamni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 30 April 2026.
Berdasarkan pemeriksaan awal, para calon jemaah tersebut disebut dikoordinasikan oleh satu orang yang diduga berperan sebagai pengatur utama.
Penyidik menemukan bahwa koordinator itu telah melakukan pemberangkatan haji ilegal sedikitnya 127 kali sejak 2024.
Para pelaku, kata Irhamni, merekrut masyarakat dengan iming-iming dapat berangkat haji secara cepat melalui skema visa tenaga kerja.
Padahal, jalur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan resmi keberangkatan ibadah haji.
"Mereka merekrut masyarakat Indonesia untuk diberangkatkan dengan mengatasnamakan visa tenaga kerja," ujarnya.
Polri saat ini masih menelusuri perusahaan atau pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut, termasuk aliran dana dari para calon jemaah.
Besaran biaya yang dibayarkan masih dalam pendalaman penyidik.
"Ke depan akan melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta perusahaan-perusahaan yang memberangkatkan akan kami kejar," kata Irhamni.
Sementara itu, Wakil Kepala Polri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan Satgas Haji saat ini memfokuskan langkah pada upaya pencegahan melalui pendekatan preemtif dan preventif.
Penegakan hukum akan dilakukan apabila ditemukan unsur pidana.
Dedi juga menyebut pola penipuan serupa telah berulang kali terjadi dengan pelaku yang sama.
Sejumlah nama bahkan telah masuk dalam daftar pemantauan kepolisian karena diduga berstatus residivis.
"Dari data yang dimiliki, satu orang bisa melakukan penipuan lebih dari 100 kali," ujarnya.*
(tt/ad)
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan penyalahgunaan gas nitrous oxide (N2O) bermerek Whip
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Grati
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defis
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Riau melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Polda Riau, Sabtu, 30 Mei
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera U
NASIONAL
MEDAN Keluarga korban kasus pembunuhan anak di Medan, MHS (15), menyatakan kecewa atas putusan Pengadilan Tinggi Militer I Medan yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto meyakinkan, seluruh pemain Timnas U19 Indonesia sudah dalam kondisi siap menghadapi My
OLAHRAGA
BADUNG Kementerian Pariwisata menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru dapat membuka peluang peningkatan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik yang disebut sebagai politik outsourcing dalam kasus yang menjerat
HUKUM DAN KRIMINAL
