
Aceh Tanpa Rokok, Mungkinkah?
Oleh dr. Aslinar, Sp.A, M. BiomedHARI Tanpa Tembakau Sedunia mulai dicetuskan oleh WHO pada tahun 1987. WHO mengesahkan Resolusi WHA40.38 y
OpiniJAKARTA -Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Daniel Tahi, menyatakan bahwa Ipda Rudy Soik tetap menjadi anggota Polri meskipun telah dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terkait dugaan pelanggaran kode etik. Hal ini diungkapkan Daniel saat memberikan keterangan di gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (28/10). Rudy Soik: Korban atau Pelanggar?
Rudy Soik menjadi sorotan publik setelah sanksi PTDH yang diterimanya. Menurut informasi yang beredar, ia dijatuhi sanksi tersebut karena berusaha mengungkap kasus mafia bahan bakar minyak (BBM). Kapolda Daniel menyampaikan, meskipun Rudy telah disanksi, ia tetap dianggap sebagai bagian dari institusi kepolisian.
“Dia tetap anak saya, dia tetap anak buah saya. Saya akan selalu memberikan pembinaan kepada dia. Jika Rudy memiliki informasi lebih lanjut tentang mafia BBM atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO), saya sebagai atasannya siap mendengarkan laporannya,” tegas Daniel.
Rapat Dengar Pendapat di DPRKeterangan Daniel ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Daniel menekankan bahwa nasib Rudy di institusi Polri bergantung pada dirinya sendiri. Ia menggunakan perumpamaan bahwa nasib seorang anak ayam ada di genggaman tangan.
Baca Juga:
“Seperti yang saya katakan, nasib kamu Rudy Soik sebagai anggota Polri tergantung kamu. Anak ayam ini bisa mati atau hidup tergantung pada dirimu,” ujarnya.
Laporan Pelanggaran EtikDi dalam RDP, Daniel mengakui bahwa ia tidak mengenal Rudy secara dekat, tetapi mendapatkan laporan dari bidang Propam Polda NTT mengenai pelanggaran etik yang dilakukan oleh Rudy. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Rudy pernah pergi berkaraoke di tengah jam dinas dan beberapa kali mangkir dari tugasnya.
Baca Juga:
Sementara itu, pihak Rudy menyampaikan bahwa sanksi PTDH yang diterimanya adalah akibat upayanya dalam mengungkap mafia BBM. Mereka berpendapat bahwa Rudy adalah korban dari sistem yang berusaha melindungi praktik-praktik ilegal di sektor BBM.
Tanggapan Publik dan Harapan ke DepanKasus Rudy Soik menimbulkan berbagai tanggapan dari publik, terutama terkait dengan integritas kepolisian dalam menangani kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Banyak yang berharap agar institusi Polri dapat memberikan perlindungan kepada anggota yang berani mengungkap praktik ilegal, alih-alih menghukum mereka.
Kapolda Daniel menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya pelayanan yang baik kepada masyarakat dan upaya maksimal dalam mengeliminasi kejahatan. “Ini yang paling penting. Masyarakat harus terlayani dengan baik, dan kita perlu memerangi kejahatan secara efektif,” pungkasnya.
Kasus Ipda Rudy Soik menjadi contoh kompleksitas yang dihadapi oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Masyarakat menantikan keputusan lebih lanjut mengenai nasib Rudy dan harapan agar kasus ini tidak hanya menjadi sorotan, tetapi juga menghasilkan perubahan positif dalam penegakan hukum di Indonesia.
(N/014)
Oleh dr. Aslinar, Sp.A, M. BiomedHARI Tanpa Tembakau Sedunia mulai dicetuskan oleh WHO pada tahun 1987. WHO mengesahkan Resolusi WHA40.38 y
OpiniBATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi Pendampingan Forkopimda te
EkonomiMANDAILING NATAL Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, menghadiri pertemuan strategis antara Ketua Dewan Ek
Pertanian AgribisnisMANDAILING NATAL Serah terima jabatan (sertijab) Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berlangsung khi
KomunitasJEMBRANA Suasana penuh haru dan semangat mewarnai halaman SD Negeri 1 Mendoyo Dauh Tukad saat digelar pentas seni dan perpisahan siswa ke
PendidikanJAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angkat bicara soal memanasnya konflik bersenjata antara Iran d
NasionalJAKARTA Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan, memberikan pendapat ahli dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan per
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius menanggapi eskalasi konflik antara Israel dan Iran dengan meningkatkan status siag
NasionalPADANGLAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara (Paluta) menunjukkan komitmen kuatnya dalam menyikapi persoalan sengke
PemerintahanPADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) resmi melunc
Pemerintahan