Mulai 1 Agustus 2026, Biaya Naturalisasi WNA Jadi WNI Naik Jadi Rp75 Juta!
JAKARTA Pemerintah resmi menaikkan biaya permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi bagi warga negara asing (WNA) yang ingin menjadi w
NASIONAL
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyidik kini mendalami 26 nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah menjadi sorotan publik tersebut.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan seluruh informasi yang diterima penyidik akan diverifikasi dan diteliti secara mendalam. Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni memeriksa mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, yang diketahui telah mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).
"Kami cek, kami juga punya alat bukti, kami teliti semua. Nanti akan kami panggil dan periksa Saudara SS yang mengajukan JC itu," kata Syarief di Kejagung, Jumat (12/6/2026).Baca Juga:
Menurut Syarief, hingga saat ini Sony Sanjaya belum menyerahkan seluruh bukti yang diklaim dimilikinya kepada penyidik. Karena itu, pemeriksaan diperlukan untuk mencocokkan informasi yang diberikan dengan alat bukti yang telah dikantongi Kejagung.
"Saudara SS belum menyampaikan bukti apa yang dia punya. Kami juga menghitung dan mencocokkan dengan bukti yang kami miliki," ujarnya.
Saat ditanya terkait 26 nama yang disebut-sebut telah masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Syarief belum memberikan konfirmasi secara rinci. Ia menegaskan seluruh informasi masih dalam tahap pendalaman dan verifikasi oleh tim penyidik.
"Kami masih teliti. Nanti setelah Saudara SS diperiksa," katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, memastikan pemeriksaan terhadap Sony Sanjaya akan dilakukan pada pekan depan. Namun, ia belum mengungkapkan tanggal pasti pemeriksaan tersebut.
"Yang jelas minggu depan. Tunggu saja nanti jadwal resminya," ujar Anang.
Sebelumnya, kuasa hukum Sony Sanjaya, Krisna Murti, mengungkapkan kliennya telah menyerahkan informasi terkait 26 nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, nama-nama tersebut telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diterima penyidik Jampidsus Kejagung.
"Sudah kami sampaikan kepada penyidik dan sudah masuk dalam BAP," kata Krisna, Rabu (10/6/2026).
Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis hingga kini masih terus didalami Kejagung. Penyidik berupaya mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat serta menelusuri aliran dana dalam program tersebut.*
JAKARTA Pemerintah resmi menaikkan biaya permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi bagi warga negara asing (WNA) yang ingin menjadi w
NASIONAL
BATU BARA Peristiwa dugaan pencurian komponen sepeda motor yang terjadi di halaman Masjid Al Muallim, Dusun Mesjid, Desa Lalang, Kecamat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam pada perdagangan Sabtu, 1 Agustus 2026, bergerak bervariasi untuk setiap uku
EKONOMI
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional pada akhir pekan sekaligus memasuki awal Agustus 2026 mengalami pergerakan yang
EKONOMI
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan alasan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada 1 Agus
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah mulai menyiapkan rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia pa
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan klarifikasi terkait video penggerebekan rumah dinas Kepala Lembaga Pem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menambah jumlah sumber daya manusia (SDM) di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. La
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Camat Sei Kepayang Barat, Rahmat Hidayat Dalimunthe, melakukan monitoring pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di De
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang kembali turun langsung menemui masyarakat melalui program Jelaja
PEMERINTAHAN