MEDAN – Gugatan Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya terhadap Bupati Simalungun kembali disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Senin (22/6/2026).
Perkara Nomor 12/G/2026/PTUN.Mdn itu memasuki agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat.
Majelis hakim dipimpin Andi Jayadi Nur dengan anggota Malahayati dan Andini.Baca Juga:
Dalam persidangan, penggugat menghadirkan 12 saksi, termasuk Kepala Desa Marihat Bukit Syahrul Ginting.
Ratusan petani juga hadir menyaksikan jalannya sidang di PTUN Medan.
Kuasa hukum penggugat, Hermansyah Hutagalung, mengatakan kesaksian yang dihadirkan menunjukkan masyarakat di delapan desa sekitar perkebunan belum pernah menerima manfaat plasma maupun CSR dari perusahaan.
"Hari ini agenda sidang adalah pemeriksaan saksi. Seluruh saksi yang kami hadirkan menjelaskan bahwa masyarakat di delapan desa sekitar perkebunan tidak pernah menerima plasma maupun CSR," kata Hermansyah usai sidang.
Ia menilai masyarakat yang paling dekat dengan wilayah perkebunan justru tidak masuk dalam daftar penerima program plasma yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 500.8/5/2025.
"Padahal masyarakat di delapan desa inilah yang selama ini merasakan langsung dampak aktivitas perkebunan. Mereka yang seharusnya diprioritaskan menerima plasma dan CSR sesuai amanat peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Dalam gugatan, penggugat menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mewajibkan perusahaan menyediakan minimal 20 persen lahan untuk plasma masyarakat dari total HGU.
Dengan luas HGU sekitar 3.177,94 hektare, penggugat menyebut seharusnya terdapat sekitar 600 hektare lahan plasma bagi masyarakat sekitar.
Kuasa hukum juga meminta Bupati Simalungun mencabut SK penetapan calon penerima plasma tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran.
"Kami menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut. Kami meminta Bupati Simalungun segera merevisi dan mencabut SK itu. Penerima plasma dan program CSR harus diprioritaskan kepada kelompok tani yang berada paling dekat dan beririsan langsung dengan area perkebunan," tegas Hermansyah.
Selain itu, pihak penggugat juga berencana melaporkan dugaan pelanggaran hukum terkait operasional perusahaan ke Polda Sumatera Utara.
Mereka menyoroti dugaan aktivitas penjualan CPO yang disebut masih berjalan meski HGU PT Eastern Sumatera Indonesia/PT ESI (SIPEF Bukit Maraja) diduga telah berakhir sejak 2023.
"Kami akan menyampaikan laporan kepada Ditreskrimsus Polda Sumut terkait aktivitas pengelolaan dan penjualan CPO yang menurut klien kami masih berjalan, sementara HGU perusahaan telah berakhir pada tahun 2023," kata kuasa hukum Daniel W. Panggabean.
Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tersebut untuk memastikan kepastian hukum atas status lahan dan operasional perusahaan.
"Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri dan menyelidiki persoalan ini secara menyeluruh agar ada kepastian hukum bagi masyarakat," ujarnya.
Dalam petitumnya, Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya meminta majelis hakim menyatakan SK Bupati Simalungun Nomor 500.8/5/2025 batal atau tidak sah serta mewajibkan pencabutannya.*
(ad)
JAKARTA Timnas Portugal memburu kemenangan pertama saat menghadapi Uzbekistan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di NRG Stadium, Ho
OLAHRAGA
MEDAN Sengketa informasi publik antara Perkumpulan Penjara dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang berakhir dengan kesepakatan dalam pers
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahw
EKONOMI
DELI SERDANG Tawuran antargeng motor kembali memakan korban jiwa. Seorang remaja bernama Muharam Nasution (14) ditemukan tewas di dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
LABURA Desy Natalia Nainggolan (31), istri almarhum Luis David Hutabarat (32), mengungkapkan detikdetik dirinya menemukan jasad sang su
HUKUM DAN KRIMINAL
JENEWA Pemerintah Iran memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz kembali beroperasi normal dan terbuka sepenuhnya bagi kapalkapal daga
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui praktik pungutan liar (pungli) masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan wisata
PARIWISATA
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menegaskan bahwa kondisi keamanan dan kenyamanan investasi di Aceh tetap t
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, be
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan peredaran vape yang mengandung etomidate di wilayah
HUKUM DAN KRIMINAL
