Rico Waas: Keuangan Pemko Medan Sehat, Tidak Punya Utang Jangka Panjang dan Siapkan Rp255 Miliar Atasi Banjir

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Medan berada dalam keadaan sehat.

Salah satu indikatornya adalah tidak adanya utang jangka panjang yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menyampaikan Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (22/6/2026).

Baca Juga:

• Nikmati Hasil Korupsi Kasus DJKA, Pejabat BTP Medan Divonis 7,5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Rp13 Miliar

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD Kota Medan.

Dalam pemaparannya, Rico mengakui pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 masih menghadapi sejumlah keterbatasan.

Namun, menurutnya berbagai indikator pembangunan daerah tetap dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

"Kami menyadari bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi seluruh pihak karena adanya keterbatasan sumber daya. Namun, kita patut bersyukur bahwa indikator utama pembangunan kota, khususnya di sektor sosial dan ekonomi, tetap berhasil kita wujudkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan," kata Rico Waas.

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Gerindra terkait kondisi keuangan daerah, Rico memastikan Pemko Medan tidak memiliki kewajiban utang jangka panjang.

Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 tercatat mencapai Rp592 miliar.

Menurut Rico, angka tersebut masih berada dalam batas yang wajar dan mencerminkan pengelolaan keuangan yang efisien.

"Angka SiLPA tersebut berada pada level yang wajar. Di satu sisi, hal ini mencerminkan optimalnya kinerja pendapatan daerah yang melampaui realisasi belanja. Di sisi lain, SiLPA sengaja dikelola secara efisien guna menjaga likuiditas atau ketersediaan kas daerah pada semester pertama tahun anggaran 2026, periode di mana realisasi pendapatan asli daerah biasanya masih berjalan terbatas," jelas Rico Waas.

Selain menyoroti kondisi keuangan daerah, Rico juga menjelaskan upaya Pemko Medan dalam menangani persoalan banjir yang masih menjadi perhatian masyarakat.

Nikmati Hasil Korupsi Kasus DJKA, Pejabat BTP Medan Divonis 7,5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Rp13 Miliar

Mahasiswa Nommensen Geruduk DPRD Sumut, Minta Pelaksanaan MBG Dihentikan dan Dievaluasi Menyeluruh

Prabowo Sahkan UU Polri Terbaru, Ini Deretan Perubahan Besarnya!

Warga Deli Serdang Minta Program MBG Dilanjutkan, Sebut Program Beri Dampak Nyata

Api Melalap Pendopo Rumah Adat Batak di Tugu Sisingamangaraja XII Medan, Penyebab Masih Misterius

Rico Waas Prioritaskan Pemasangan 1.000 LPJU di Wilayah Gelap Kota Medan