Petani Desak Bupati Simalungun Cabut SK Plasma, Soroti Dugaan Penjualan CPO PT ESI Usai HGU Berakhir Sejak 2023

MEDAN – Gugatan Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya terhadap Bupati Simalungun kembali disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Senin (22/6/2026).

Perkara Nomor 12/G/2026/PTUN.Mdn itu memasuki agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat.

Majelis hakim dipimpin Andi Jayadi Nur dengan anggota Malahayati dan Andini.

Baca Juga:

• PLN Bangun 217 Menara Transmisi di Sumut, Perkuat Tol Listrik dari Langkat hingga Medan

Dalam persidangan, penggugat menghadirkan 12 saksi, termasuk Kepala Desa Marihat Bukit Syahrul Ginting.

Ratusan petani juga hadir menyaksikan jalannya sidang di PTUN Medan.

Kuasa hukum penggugat, Hermansyah Hutagalung, mengatakan kesaksian yang dihadirkan menunjukkan masyarakat di delapan desa sekitar perkebunan belum pernah menerima manfaat plasma maupun CSR dari perusahaan.

"Hari ini agenda sidang adalah pemeriksaan saksi. Seluruh saksi yang kami hadirkan menjelaskan bahwa masyarakat di delapan desa sekitar perkebunan tidak pernah menerima plasma maupun CSR," kata Hermansyah usai sidang.

Ia menilai masyarakat yang paling dekat dengan wilayah perkebunan justru tidak masuk dalam daftar penerima program plasma yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 500.8/5/2025.

"Padahal masyarakat di delapan desa inilah yang selama ini merasakan langsung dampak aktivitas perkebunan. Mereka yang seharusnya diprioritaskan menerima plasma dan CSR sesuai amanat peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Dalam gugatan, penggugat menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mewajibkan perusahaan menyediakan minimal 20 persen lahan untuk plasma masyarakat dari total HGU.

Dengan luas HGU sekitar 3.177,94 hektare, penggugat menyebut seharusnya terdapat sekitar 600 hektare lahan plasma bagi masyarakat sekitar.

Kuasa hukum juga meminta Bupati Simalungun mencabut SK penetapan calon penerima plasma tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran.

"Kami menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut. Kami meminta Bupati Simalungun segera merevisi dan mencabut SK itu. Penerima plasma dan program CSR harus diprioritaskan kepada kelompok tani yang berada paling dekat dan beririsan langsung dengan area perkebunan," tegas Hermansyah.

Selain itu, pihak penggugat juga berencana melaporkan dugaan pelanggaran hukum terkait operasional perusahaan ke Polda Sumatera Utara.

Mereka menyoroti dugaan aktivitas penjualan CPO yang disebut masih berjalan meski HGU PT Eastern Sumatera Indonesia/PT ESI (SIPEF Bukit Maraja) diduga telah berakhir sejak 2023.

"Kami akan menyampaikan laporan kepada Ditreskrimsus Polda Sumut terkait aktivitas pengelolaan dan penjualan CPO yang menurut klien kami masih berjalan, sementara HGU perusahaan telah berakhir pada tahun 2023," kata kuasa hukum Daniel W. Panggabean.

Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tersebut untuk memastikan kepastian hukum atas status lahan dan operasional perusahaan.

"Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri dan menyelidiki persoalan ini secara menyeluruh agar ada kepastian hukum bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam petitumnya, Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya meminta majelis hakim menyatakan SK Bupati Simalungun Nomor 500.8/5/2025 batal atau tidak sah serta mewajibkan pencabutannya.*

(ad)

INALUM Cetak Rekor Kinerja Tertinggi Sepanjang 50 Tahun, Produksi dan Laba Bersih Melonjak!

Rico Waas: Keuangan Pemko Medan Sehat, Tidak Punya Utang Jangka Panjang dan Siapkan Rp255 Miliar Atasi Banjir

Nikmati Hasil Korupsi Kasus DJKA, Pejabat BTP Medan Divonis 7,5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Rp13 Miliar

Api Melalap Pendopo Rumah Adat Batak di Tugu Sisingamangaraja XII Medan, Penyebab Masih Misterius

Rico Waas Prioritaskan Pemasangan 1.000 LPJU di Wilayah Gelap Kota Medan

DPRD Batu Bara Sepakat Dorong Pembentukan Pansus Plasma, Soroti Hak Masyarakat di Area HGU Perkebunan