Oknum Polisi di Labusel Ditahan dalam Kasus Dugaan Korupsi Bansos, Kerugian Negara Capai Rp1,9 Miliar

LABUSEL– Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara, menahan seorang oknum anggota Polri berinisial Bripka YML (31), personel Polres Labuhanbatu Selatan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024.

Penahanan dilakukan setelah penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Labuhanbatu Selatan menyerahkan tersangka beserta barang bukti atau tahap II kepada jaksa penuntut umum.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Labuhanbatu Selatan, Oloan Ikhwan Maruli Tua Sinaga, mengatakan tersangka ditahan selama 20 hari dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Kotapinang.

Baca Juga:

• Sekretaris SEMMI Kota Binjai Apresiasi Kinerja Sat Narkoba Polres Binjai, Dorong Pemberantasan Narkoba hingga Tuntas

"Tersangka ditahan selama 20 hari berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan dititipkan di Lapas Kelas III Kotapinang," kata Oloan, Minggu (26/7/2026).

Menurut Oloan, Bripka YML merupakan tersangka keenam dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, lima tersangka lainnya telah lebih dahulu menjalani proses tahap II sebelum berkas perkara dilimpahkan ke penuntut umum.

Ia menjelaskan, setelah proses penyerahan tersangka dan barang bukti selesai, jaksa penuntut umum akan segera menyusun surat dakwaan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial, serta kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024.

Dalam proses penyidikan, Kejari Labuhanbatu Selatan menemukan sejumlah dugaan penyimpangan.

Di antaranya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, ketidaksesuaian data penerima bantuan, kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan menggunakan bon atau kuitansi fiktif, hingga dugaan penggelembungan harga (mark up).

"Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp1.903.371.836," ujar Oloan.

Penyidik menyatakan telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Bripka YML sebagai tersangka.

Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku.

Oloan menegaskan proses hukum yang sedang berjalan merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

"Proses yang dilakukan merupakan wujud komitmen kejaksaan dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi di wilayah Kejari Labuhanbatu Selatan," tegas Oloan.* (at/ad)

Sekretaris SEMMI Kota Binjai Apresiasi Kinerja Sat Narkoba Polres Binjai, Dorong Pemberantasan Narkoba hingga Tuntas

Heboh! Puluhan Motor Tanpa Dokumen Disimpan di Halaman Rumah Warga Padang Lawas, Polisi Selidiki Dugaan Penadahan

Sony Sonjaya Sebut Nama Nanik S Deyang dalam BAP Kasus Korupsi MBG: Tiga Kali Mengubah Nama Yayasan SPPG

Gibran Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan: Koruptor Harus Dimiskinkan!

Ungkap 16 Kasus dalam Sebulan, KNPI Kota Binjai Apresiasi Kinerja Sat Narkoba Polres Binjai

Polisi Buru Terduga Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Siswi SMP di Batu Bara, Korban Trauma hingga Tak Mau Sekolah