JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan hingga kini belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) masih fokus mendalami alat bukti dan mempelajari seluruh berkas perkara yang berkaitan dengan penyidikan.
"Sementara belum terjadwal. Tapi ke depan bisa saja diperiksa kalau memang keterangannya diperlukan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian," ungkap Anang Supriatna pada Sabtu (25/7/2026).Baca Juga:
Menurut Anang, keputusan memanggil seseorang sebagai saksi sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidik dalam proses pembuktian perkara.
Pernyataan tersebut muncul di tengah desakan publik dan permintaan dari pihak tersangka mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, agar Kejagung turut memeriksa Nanik S Deyang.
Kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, menilai pemeriksaan terhadap Nanik penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menguji dugaan keterlibatan sejumlah pihak secara terbuka.
Menurut Krisna, langkah tersebut juga dinilai penting menyusul adanya informasi bahwa Nanik disebut-sebut akan menempati posisi sebagai pengawas BGN setelah mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN.
Ia berpendapat pemeriksaan sejak awal diperlukan agar proses penegakan hukum berlangsung secara transparan dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Sebelumnya, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya sempat mengungkap dugaan keterlibatan Nanik S Deyang terkait perubahan nama yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis.
Hal itu disampaikan Sony saat menjalani pemeriksaan selama sekitar 9,5 jam di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung pada Kamis (18/6/2026).
Kuasa hukumnya, Krisna Murti, mengatakan kliennya menjelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa terdapat dugaan perubahan nama yayasan sebanyak tiga kali.
"Tadi dalam BAP (berita acara pemeriksaan) nya, Pak Sony menjelaskan NSD ada merubah-ubah yayasan. Yayasan ini namanya diubah dengan namanya ini, diubah lagi dengan namanya ini, jadi tiga kali mengubah," kata Krisna kepada wartawan.
LABUSEL Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara, menahan seorang oknum anggota Polri berinisial Bripka YM
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Sekretaris Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kota Binjai, Gerry Wardana, menyampaikan apresiasi kepada Satuan Reserse
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, Dr. H. Taqwaddin, SH, SE, MS, menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan dan Pel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Kanwil Sumut) kembali memperluas penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
EKONOMI
PADANG LAWAS Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas mengungkap dugaan kasus penadahan kendaraan bermotor dengan menyit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sengketa hak asuh anak antara Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah, terus bergulir di pengadilan. Selain mempersoalkan hak
ENTERTAINMENT
BOGOR Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A di Stadion Pakans
OLAHRAGA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan hingga kini belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Kota Medan akan mengalami pemadaman listrik terjadwal pada Senin, 27 Juli 2026. Pemadaman dilakukan oleh PLN U
PERISTIWA
SOLO Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengumumkan akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari
POLITIK
