Anggota DPRD Tapanuli Selatan Ditangkap Polisi Atas Dugaan Pengeroyokan

TAPSEL -Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Selatan (Tapsel) berinisial ES ditangkap oleh pihak kepolisian di Kota Padangsidimpuan pada Rabu, 9 Oktober 2024. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan dugaan keterlibatan ES dalam kasus pengeroyokan yang terjadi sekitar empat bulan lalu.

Kapolres Tapsel, AKBP Yasir Ahmadi, mengkonfirmasi bahwa ES ditangkap dengan tuduhan melanggar Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang pengeroyokan. “Iya (benar ditangkap), kasus pengeroyokan, Pasal 170 KUHP,” ujar Yasir dalam keterangannya kepada media, Kamis (10/10).

Namun, Yasir tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai identitas korban dalam insiden tersebut, maupun bagaimana kejadian pengeroyokan itu berlangsung. Informasi mengenai status hukum ES, apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka atau masih dalam proses penyelidikan, juga belum dipublikasikan.

Aksi pengeroyokan ini dilaporkan terjadi di lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Marancar milik PT SAE, yang merupakan salah satu proyek strategis di daerah tersebut. Sejak penangkapan, pihak kepolisian terus melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti dan keterangan yang diperlukan.

Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan, terutama yang melibatkan figur publik seperti anggota DPRD. Dengan adanya penangkapan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan.

Saat ini, masyarakat Tapanuli Selatan menanti perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini dan berharap agar semua pihak yang terlibat dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut setelah penyelidikan mendalam dilakukan.

Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap kasus ini, diharapkan transparansi dalam penanganan kasus dapat terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat terus terbangun.

(N/014)