Titiek Soeharto: Pagar Laut di Banten Langgar Hukum, Laut Bukan Milik Perorangan

JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, yang dikenal sebagai Titiek Soeharto, menegaskan bahwa pemasangan pagar laut di kawasan perairan Tangerang, Banten, merupakan pelanggaran hukum serius. Menurut Titiek, area laut adalah milik negara yang tidak boleh dikuasai oleh perorangan maupun perusahaan.

“Pemasangan pagar tersebut jelas melanggar hukum. Laut bukanlah properti pribadi atau perusahaan, melainkan aset milik negara. Namun, mereka dengan semena-mena memasang pagar,” kata Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Titiek menambahkan bahwa pagar laut tersebut menghalangi akses nelayan untuk mencari nafkah, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir. “Kita lihat sendiri, pemasangan pagar ini mempersulit nelayan yang bergantung pada laut untuk mencari penghidupan,” tegasnya. Tujuan pemasangan pagar laut sepanjang 30 kilometer di Kabupaten Tangerang akhirnya terungkap.

Baca Juga:

• Lasarus: Sikap PDIP Sebagai Penyeimbang Pemerintahan Prabowo Ditetapkan Lewat Pembahasan Alot
• Diduga Korban Pembunuhan, Pria Ditemukan Tewas Terlilit Tali di Parit Kebun Jambu Sunggal

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa pagar tersebut diduga dibuat untuk menciptakan “reklamasi alami” dengan cara menahan sedimentasi. “Pemasangan pagar bertujuan agar sedimentasi mengendap, yang lambat laun akan menciptakan daratan baru secara alami,” kata Trenggono seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (20/1/2025).

Trenggono memperkirakan area tersebut berpotensi menghasilkan daratan baru seluas 30.000 hektare, yang merupakan reklamasi alami dalam skala besar. “Jika sedimentasi terus tertahan, lama-kelamaan akan terbentuk daratan. Namun, kepemilikan sertifikat atas dasar laut yang terbit di sana adalah ilegal,” jelasnya.

Baca Juga:

• Hujan Ringan Guyur Seluruh Jakarta Hari Ini, Warga Pesisir Diimbau Waspada Rob
• Parade JWFF 2025 Ramaikan CFD Bundaran HI: Warga Antusias, Budaya Internasional Tersaji di Jakarta

Ia menegaskan bahwa penerbitan sertifikat dasar laut, seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM), bertentangan dengan hukum. “Segala kegiatan di ruang laut membutuhkan izin resmi, dan dasar laut tidak boleh dimiliki secara pribadi,” tambah Trenggono. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar kasus pagar laut ini diselidiki secara menyeluruh sesuai hukum yang berlaku.

“Presiden menekankan pentingnya penyelesaian hukum yang tuntas. Jika tidak ada izin yang sah, wilayah tersebut harus dikembalikan kepada negara,” ungkap Trenggono. Pemerintah bekerja sama dengan nelayan dan berbagai lembaga terkait membongkar pagar laut di perairan Tangerang, Rabu (22/1/2025).

Sebanyak 2.623 orang dilibatkan dalam operasi tersebut, termasuk 1.115 nelayan, 450 personel Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 753 personel TNI AL, serta personel dari Polair, KPLP, Bakamla, dan Pemprov Banten. Operasi pembongkaran menggunakan berbagai peralatan, seperti kapal patroli, sea rider, perahu karet, dan alat pemotong pagar. Tindakan ini diharapkan mengembalikan akses nelayan dan menegakkan kembali kedaulatan hukum atas wilayah perairan.

(christie)